Jakarta – Guru Besar Manajemen Bisnis Internasional Binus University Prof. Tirta Nugraha Mursitama memaparkan idenya bahwa pemerintah harus mendukung perusahaan multinasional maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa bersaing sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Perdebatan klasik ekonomi internasional itu dipengaruhi dari peran negara dan pasar. Negara tidak bisa berdiri sendiri, swasta juga tidak bisa. Akhirnya, bisa timbul krisis. Saya menawarkan negara menggandeng pasar. Perusahaan multinasional dan UMKM harus di-backup, seperti di Jepang. Turunannya adalah pengaturan kelembanggan, yakni koordinasi,” kata Tirta kepada Beritasatu.com di Binus University , Jakarta, Selasa (21/4).

Tirta juga memaparkan idenya dalam satu bentuk diplomasi. Menurutnya, negara harus memberikan dukungan penuh perihal investasi yang dilakukan asing ke Indonesia dan sebaliknya. Saling memberikan kenyamanan sehingga adanya keeratan hubungan antara pemerintah negara asal dengan pemerintah dari negara yang menerima (host country).

“Misal Indonesia menandatangi pesawat Boeing. Ketika perusahaan Lion Air pada waktu itu membeli ratusan pesawat dari Amerika Serikat. Presiden Obama menghadiri penandatangan bisnis itu. Secara simbolik, kita lihat bahwa pemerintah Amerika Serikat itu mendukung perusahaannya yang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan lain dan disitu ada pemerintah indonesia, ini diplomasi bisnis yang komersil,” tambahnya.

BUMN Jadi Holding Company
Tirta juga mengungkapkan hal lain yang terpenting dalam pengembangan ekonomi menuju industri maju, yakni dengan adanya Sovereign Wealth Fund (SWF) yang terbukti efektif untuk dalam peningkatan ekonomi di negara seperti di Singapura.

“Singapura bisa maju sampai sekarang karena adanya holding company yang besar tetapi dimiliki oleh negara, yaitu SWF. Jadi, nanti, pengelolaan aset negara sangat terkoordinasi. Hulu tetap pemerintah, hilirnya bisa swasta atau anak perusahaan yang dikelola, tapi orangnya harus profesional,” paparnya.

Menurutnya, Indonesia bisa mendapatkan dua keuntungan, yakni dikelola oleh profesional. Kedua, strategi dan dukungan ada dari pemerintah.

“Usaha itu butuh capital dan orang-orang pintar. Orang yang menjalankan punya gagasan, dia eksekusi, kemudian dana sisa minta pemerintah,” jelasnya.

Tirta menambahkan bahwa Indonesia harus bisa mengambil pelajaran dari Tiongkok yang semakin terbuka. Contohnya dengan adanya Sinopec yang sempat tercatat menjadi holding company terbesar ketiga di dunia versi Forbes 2014.

“Kini Tiongkok tak hanya kuat di Asia, di Afrika juga semakin luar biasa. Kita harus contoh. Kita juga punya BUMN, yaitu Pertamina. Itu sangat besar. Saya juga menyusulkan BUMN menjadiholding yang kuat. Indonesia punya seperti Sinopec atau Temasek di Singapura. Selain itu, saya juga mengusulkan, BUMN perlu diklasifikasi kembali,” tutur Tirta.

“Dua hal itu akan membawa kita koordinasi dengan negara yang hadir. Tidak cukup hanya di HI dan bisnis saja, tetapi di politik juga harus bersinergi,” jawabnya.

Menurutnya, jika diplomasi bisnis menjadi satu ikon, hal tersebut harus menurun ke institusinya, salah satunya membuat payung kementerian.

“Saya menawarkan, satu dari sisi koordinasi politik luar negeri, saya ingin menawarkan badan khusus yang menangani koordinasi kebijakan luar negeri Indonesia. Ini tidak baru, konkritnya, seperti penggabungan kementerian. Kementrian luar negeri, perdagangan dan perindustrian. Itu mungkin dalam satu payung besar. Itu ide dari industri baru negara maju. Jepang menggunakan itu. Malaysia menggunakan itu dan Australia juga,” tuturnya kepada Beritasatu.com.

Ia menuturkan, turunannya adalah pengaturan kelembagaan misalnya, koordinasi, perlu ada lembaga khusus yang meemiliki kekuatan penuh mungkin dibawah presiden mengkoordinasikan pemerintahan utama.

“Perlu ada koordinasi, lembaga yang mengatur koordinasi itu. Saya membayangkan selama ini koordinasi kan sendiri-sendiri, karena koordinasi itu sulit maka yang selama ini terjadi adalah Kemenlu hanya mengurusi aspek politik tapi tidak menguasai teknis, misal tentang pertanian. Jadi, kementrian perdagangan dan industri nasonal, tidak dihilangkan tapi tetap dimasukkan. Menlu tetap satu, tapi nanti ada wakil Menlu bidang ekonomi, perdagangan, pertanian kan bisa begitu. Sehingga koordinasi gampang. ada ego sektoral. tapi itu noise, bisa diatasi,” tutupnya.

 

 

Sumber :
http://www.beritasatu.com/ekonomi/267492-hadapi-mea-bumn-didorong-bentuk-holding-company.html
http://news.okezone.com/read/2015/04/27/65/1140520/peran-akademisi-dalam-masyarakat-ekonomi-asean
http://m.budaya.rimanews.com/pendidikan/read/20150422/208761/Lima-Cara-Hadapi-MEA-Menurut-Profesor-Tirta-Nugraha/etc
http://www.indopos.co.id/2015/04/tirta-nugraha-mursitama-dikukuhkan-sebagai-profesor-manajemen-bisnis-internasional.html