Achmad Safiaji, S.I.Kom., M.I.Kom

Indonesia saat ini sedang mengalami masa krisis akibat munculnya virus Covid-19 yang sebelumnya telah lebih dulu melanda kota Wuhan, China. Munculnya virus Covid-19 di Indonesia menimbulkan perhatian dan kekhawatiran yang besar dari seluruh masyarakat. Pemerintah yang dalam hal ini diharapkan menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat ternyata memiliki tantang yang cukup berat dalam menyampaikan dan memberikan informasi. Melihat saat ini di internet dan banyaknya media sosial, membuat pemerintah harus bersaing terhadap informasi yang diberikan oleh situs atau akun penyedia berita dan informasi.

Dalam masa krisis seperti ini penyampaian informasi yang baik dan tertata sangatlah penting. Peran seorang juru bicara yang memiliki kredibiltas dan memahami mengenai Covid-19 sangat dibutuhkan bagi pemerintah. Melihat saat ini tidak hanya masyarakat tapi juga beberapa aparat negara mengabaikan himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti beberapa berita viral yang menyebutkan ada pejabat yang tidak mau diperiksa, petugas medis yang ditolak ditempat kostnya, hingga penolakan jenazah positif Covid-19. Tentunya hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk bisa memberikan informasi dengan baik mengenai apa dan bagaimana seharusnya menghadapi Covid-19.

Munculnya masalah baru diluar dari ancaman virus Covid-19 itu sendiri, membuat bangsa ini menghadapi masalah sosial akibat dari ketidak-pahaman masyarkat mengenai virus tersebut. Belum lagi masalah kesalahpahaman akibat dari pernyataan juru bicara pemerintah untuk Covid-19 yang sempat kontroversi mengenai “si-kaya dan si-miskin” dan juga pernyataan Kemenkumham yang sempat memberikan usulan untuk membebaskan napi umum dan juga napi koruptor. Munculnya polemik baru ini seharusnya membuat pemerintah mulai lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement.

Keakuratan dan kecepatan informasi sangatlah penting untuk menghadapi situasi seperti ini, mengingat keberagaman masyarakat Indonesia yang juga membuat kita lebih berhati-hati dalam menyampaikan infomarsi. Dengan kondisi seperti ini pemerintah dan juga instansi terkait harus memberikan informasi yang transparan mengenai Covid-19 yaitu misalnya mengenai bagaimana penyebaran dan sejauh mana dampaknya. Kemudian diberbagai daerah perlu adanya usaha lebih untuk menyampaikan informasi mengenai virus Covid-19 dengan menggunakan pendekatan personal sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah tersebut. Hal ini diperlukan mengingat dibeberapa daerah masih ada masyarakat yang tidak peduli atau bahkan malah terlalu berlebihan dalam menanggapi kasus Covid-19. Contohnya adalah munculnya kejadian dibeberapa wilayah yang menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19.

Selain itu pemerintah dalam kondisi seperti ini harus memfilter informasi diluar dari masalah strategis Covid-19 sehingga tidak memunculkan opini lain di masyarakat. Selanjutnya pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kepada publik harus disertai dengan penyampaian informasi dilingkungan pemerintah itu sendiri. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pernyataan yang berbeda-beda yang beresiko menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Kemudian jalur media yang digunakan juga harus ditetapkan dan diawasi perkembangannya. Dan yang terakhir pentingnya bagi pemerintah atau orang yang ditunjuk sebagai communications lead untuk lebih memahami bukan hanya mengenai Covid-19 saja namun juga bagaimana melakukan komunikasi yang baik. Sosok communications lead selain perlu mengetahui cara menyampaikan informasi yang baik kepada wartawana, juga perlu memahami bagaimana khalayak yang menjadi target dari informasi yang akan disampaikan. Sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik.