Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan ekonomi bagi banyak masyarakat. Kawasan ini digunakan untuk permukiman, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan berbagai aktivitas lainnya. Namun, perubahan iklim membuat wilayah pesisir menghadapi risiko yang semakin besar. Kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan cuaca ekstrem dapat meningkatkan kerentanan masyarakat serta infrastruktur di kawasan pesisir. Pemerintah juga mencatat bahwa kenaikan muka air laut perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan karena kawasan pesisir memiliki peran penting bagi kehidupan dan perekonomian Indonesia.

Salah satu ancaman yang paling nyata adalah kenaikan permukaan laut. Data BMKG menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, tinggi muka laut di wilayah Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sekitar 4,3 ± 0,4 milimeter per tahun berdasarkan pengamatan satelit. Kenaikan tersebut dapat memperbesar risiko banjir rob dan mempercepat perubahan garis pantai di sejumlah wilayah. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat mengancam permukiman, jalan, fasilitas umum, dan berbagai infrastruktur yang berada dekat dengan garis pantai.

Selain kenaikan permukaan laut, abrasi menjadi masalah yang dapat mempersempit wilayah daratan di pesisir. Kenaikan muka laut dapat memperbesar kerentanan kawasan terhadap abrasi, terutama ketika dikombinasikan dengan gelombang dan kondisi pesisir yang tidak terlindungi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada wilayah pesisir. Nelayan, misalnya, dapat menghadapi perubahan kondisi laut dan pola cuaca yang memengaruhi aktivitas serta hasil tangkapan mereka. Penelitian BMKG juga menunjukkan bahwa perubahan variabilitas iklim dapat memengaruhi kondisi laut dan sektor perikanan.

Perubahan pola cuaca juga membuat masyarakat pesisir perlu menghadapi kondisi yang semakin sulit diprediksi. BMKG memproyeksikan adanya perubahan pola curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, dengan sebagian wilayah dapat mengalami kondisi lebih basah sementara wilayah lainnya menjadi lebih kering. Cuaca ekstrem dan perubahan pola hujan dapat meningkatkan risiko banjir, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, informasi iklim dan sistem peringatan dini menjadi semakin penting dalam membantu masyarakat dan pemerintah mempersiapkan diri menghadapi perubahan kondisi tersebut.

Menghadapi ancaman tersebut, perlindungan wilayah pesisir tidak cukup hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu memasukkan risiko perubahan iklim ke dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang, sementara masyarakat pesisir perlu mendapatkan informasi serta dukungan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Upaya seperti perlindungan ekosistem pesisir, pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap risiko iklim, serta sistem peringatan dini dapat membantu mengurangi dampaknya. Dengan perencanaan yang lebih berkelanjutan, wilayah pesisir Indonesia dapat tetap menjadi tempat tinggal dan pusat kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan perubahan lingkungan yang sedang berlangsung.

Referensi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — Indikator Iklim dan Kualitas Udara di Indonesia 2024.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — Dukung Infrastruktur Berkelanjutan, BMKG Lakukan Audiensi Strategis dengan KemenkoInfrawil.

Kementerian PPN/Bappenas — Pemerintah Perkuat Perencanaan Pembangunan Adaptif Hadapi Kenaikan Muka Air Laut Berbasis Bukti.

BMKG — Proyeksi Perubahan Curah Hujan.

BMKG — Memahami dan Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim pada Pesisir dan Laut di Indonesia Bagian Timur.

Image Source

AI Generated