Indonesia memiliki peran penting dalam dunia cyber karena populasi di Internet mencapai 77% di tahun 2023. Berdasarkan data Natural Cyber Security Index pada tahun 2023 yang memeringkat negara dengan tingkat kemajuan teknologi dan kapasitas untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi mutakhir, menempatkan posisi Indonesia pada posisi 59 dari 65 negara, jauh dibawah Malaysia yang duduk pada peringkat 33 (e-Governance Academy, 2023). Indonesia masih harus meningkatkan digitalisasi karena masih banyak ketertinggalan untuk dapat bersaing di dalam transformasi digital.

Pemerintah diketahui juga berlomba lomba untuk menghadirkan pelayanan online agar dapat memudahkan masyrakat. Masyarakat bisa terbantu sekali kehidupannya dengan pelayanan yang online ini, jadi masyarakat tidak perlu mengantri lama dan meninggalkan kewajibannya untuk mengurus sesuatu di pemerintahan. Contoh yang bisa dibuat online oleh pemerintah itu adalah pengurusan KTP sehingga melakukan pembayaran seperti pembayaran pajak, semua bisa dilakukan dengan sentuhan jari kita.

Tetapi dengan seluruh kemudahan ini, masih memiliki masalah yang besar yang sulit untuk di hadapi oleh pemerintah sendiri yaitu keamanan siber yang kurang. Ancaman dan persaingan gobal dalam dunia siber ini tidak bisa dihindari oleh pemerintah. Data pemerintah yang bisa bocor di tangan oknum yang tidak bertanggung jawab bisa membuat masyarakat ikut resah. Bagaimana tidak, menuru data BSSN, Indonesia mendapatkan 370,02 juta serangan siber pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 38,72% dibanding 2021 sebanyak 266,74 juta serangan siber. BSSN juga mendeteksi 495 juta serangan siber sepanjang tahun 2020 (Badan Siber dan Sandi Negara, 2022). Sangat mengerikan melihat serangan siber yang masuk di Indonesia mengalami turun naik bukannya turun saja.

Hal yang lebih membahayakan adalah, ternyata sektor internet yang dimiliki Indonesia merupakan incaran para hacker terfavorit nomor 3 di dunia. Ini jelas bukanlah sebuah prestasi yang patut dibanggakan melainkan adalah kecerobohan yang tinggi. Jika sampai ditandai oleh hacker seperti itu, berarti dari tahun ke tahun pemerintahan Indonesia belum dapat memperbaiki permasalahan nya dalam dunia siber tersebut. Padahal seluruh data dari masyarakat Indonesia jelaslah berada di tangan pemerintah, mulai dari KTP yang jelas jelas ada data diri kita, dan juga pajak yang selama ini dibayarkan juga jelas terpampang nyata. Jelas hal ini tidak bisa lagi diremehkan karena nasib data diri masyarakat Indoensia berada ditangan pemerintah.

Namun, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan dalam system siber tersebut dengan membuat peraturan perundang undangan terkait dunia siber yaitu Peraturan pemerintaahan Nomor 71 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan juga Transaksi Elektronik. Dalam peraturan pemerintah ini disimpulkan bahwa, seluruh system yang digunakan oleh pemerintah haruslah mempunyai keamanan dan tingkat standar yang tinggi dari pada masyarakat demi keamanan bersama. Hal ini jelas dilakukan untuk menghindari permasalahan dalam serangan siber tersebut terjadi dan mencuak kembali di media publik.

Meskipun begitu, pemerintah masih belum berhasil mengamankan data-data yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Karena peraturan tersebut dibuat tahun 2019, tetapi tahun 2020 hingga 2022 menurut data dari BSSN diatas, makin banyak yang terkena serangan siber malah jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Dan menurut data yang ada dari BSSN ini, pada tahun 2021 ada 29 juta warga Negara Indonesia yang datanya kebocoran dari system pemerintahan itu.

Serangan Siber Terhadap Pemerintah : Masalahnya, serangan siber yang di alami oleh pemerintah bermacam macam. Serangan siber ini juga dapat dilakukan dengan serangan kombinasi. Serangan kombinasi merupakan penggabungan alat di berbagai domain interaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam konflik. Serangan siber ini dapat dikombinasikan seperti dengan serangan udara. Dimana hal ini memang tidak dapat memenangkan kemenangan mutlak atas kekuatan lawan, tetapi dapat meningkatkan efektivitas pasukan darat dan proyeksi kekuatan terhadap musuh. Serangan siber ini biasanya banyak terjadi ketika masa pemilihan berlangsung.

Pemerintah Menggunakan Teknologi Baru : Masyarakat yang sering resah dengan pengamanan siber pemerintah, sehingga masyarakat selalu menuntut pemerintah untuk memperbaiki system siber mereka agar hal hal yang tidak diinginkan bisa terhindar dan tidak terjadi lagi. Pemerintah membuat gebrakan baru dengan cara memakai teknologi baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah dipakai oleh mereka. Pemerintahan sudah mulai menggunakan teknologi buatan yang canggih seperti (AI) dan juga Blokchain untuk menjaga system dan keamanan pada data data yang penting itu. Misalnya adalah Kementrian komunikasi dan informasi Indonesia mulai memakai AI untuk mendeteksi serangan siber yang menyerang system keamanan Indonesia, dan menghasilkan hal yang baik. Mereka dapat menangkap dengan cepat serangan tersebut daripada cara manual yang biasa dilakukan oleh mereka.

Perlu Meningkatkan Kewaspadaan : Cara cara yang sudah dilakukan pemerintahan di Indonesia ini setidaknya pemerintah berusaha untuk mengamankan walaupun masyarakat tidak tahu hasilnya apakah akan semakin baik ataukah malah tetap sama saja. Yang jelas pemerintah harus lebih waspada lagi dalam menjaga keamanan siber yang dimiliki tersebut. Karena serangan siber jika selalu terjadi pada sektor publik menimbulkan dampak signifikan secara materi dan ekonomi. Meskipun peristiwa tersebut awalnya bukan berasal dari serangan siber, namun jika suatu saat terjadi serangan siber pada infrastruktur vital yang sama, potensi untuk terjadinya kekacauan dan kerugian serupa dengan kejadian tersebut tetap tinggiNamun begitu, masyarakat juga harus bijak untuk mengamankan data mereka sendiri. Pemerintah seharusnya memberi pengetahuan yang lebih kepada masyarakat untuk menjaga data sendiri agar tidak mudah di bohongi oleh para hacker dan dunia siber sejenisnya.

Perlunya Kesadaran Diri : Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengamankan data data mereka yaitu, selalu update password di akun layanan pemerintah, maupun akun pribadi. Karna kecil kemungkinan hacker akan menyentuh akun kita jika kita rajin untuk mengupdate password. Masyarakat juga tidak boleh mengakses link dari sembarangan tempat dan download file dari email yang mencurigakan. Bisa saja itu adalah taktik fishing yang memancing orang orang untuk masuk kedalamnya, namun setelah kita sudah masuk malah data data kita diambil keseluruhan oleh para hacker.

Jika data diri kita berada di tangan para hacker, maka bisa saja mereka akan mengajukan pinjaman illegal dengan mengatas namakan diri kita sehingga mereka dapat menggunakan uangnya namun kitalah yang harus membayar utang mereka tersebut. Dan terakhir, kita dapat juga membantu untuk mengamankan data pemerintahan dengan cara jika melihat situs daring pemerintah sedang mengalami hal yang aneh tidak seperti biasanya, kita harus segera melaporkan tersebut. Karena penyerangan siber ini harus cepat diatasi agar tidak mengalami kerugian yang besar, semakin cepat kita tahu maka semakin baik dan cepatlah ditangani pula.

Kesimpulannya adalah, mengamankan data data itu memanglah tugas dari pemerintah. Namun kita juga harus ikut membantu hal tersebut. Utamakanlah mengamankan akun dan data data diri kita sendiri dahulu. Karena jika kita pintar dalam mengatasi hal ini maka, serangan siber yang terjadi di Indonesia bisa saja berkurang dan tidak lagi mengganggu pikiran dari masyarakat. Pengamanan dalam dunia siber harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia agar menuju dunia siber yang lebih baik lagi dalam beberapa tahun kedepan.