Oleh: AHMAD SOFIAN (Januari 2026) 

Pendahuluan

Pengaturan tentang  hukum siber di Indonesia adalah Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Secara historis pembentukan UU-ITE didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu: (1) kepastian hukum, (2) upaya antisipatif terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan (3) perdagangan bebas pasar terbuka (WTO/GATT) (Danrivanto Budhijanto, 2017:4).

Secara substantif khususnya hukum publik, isi dari UU-ITE meliputi perbuatan: kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, berita bohong yang menyesatkan konsumen, informasi yang menimbulkan rasa kebencian terkait SARA, penyadapan (intersepsi), akses ilegal (illegal access), gangguan terhadap sistem elektronik (interference), pengrusakan sistem, memfasilitasi perbuatan pidana terkait sistem elektronik, dan pemberatan tindak pidana terhadap sistem elektronik.

Cakupan pengaturan dari UU-ITE adalah segala macam data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang dibuat, diubah, dikirimkan dengan menggunakan perangkat elektronik baik di dalam jaringan sistem elektronik maupun di luar jaringan sistem elektronik. Selain itu, di dalam UU-ITE juga diatur tentang kedudukan bukti elektronik yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum di pengadilan, sebagaima dikuatkan dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 selama dilakukan pengambilan dengan mengikuti prosedur atau tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.

Meski demikian, pada prinsipnya tidak seluruh norma dari UU-ITE adalah norma yang benar-benar baru, karena ada norma lama yang tetap mengacu pada KUHPidana, khususnya terhadap perbuatan pencemaran nama baik. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 dan putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik bukan sebagai tindak pidana umum, melainkan delik aduan. Hal ini juga tertulis dalam penjelasan UU-ITE tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua norma yang ada pada UU-ITE adalah norma hukum yang benar-benar baru.

Unsur Pasal 27 Ayat (1) Juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE Tafsirnya

Konten yang melanggar kesusilaan (atau “pornografi” dalam terminologi hukum) diatur dalam Pasal 27 ayat (1)  UU ITE. Ancaman hukuman pidana bagi pelanggarnya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menetapkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar

Secara ringkas, tafsir dari “menyebarkan konten melanggar kesusilaan dalam UU ITE” adalah tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Berikut rincian lebih lanjut:

• Unsur “melanggar kesusilaan”: Ini merujuk pada konten yang bertentangan dengan norma-norma sosial, kesopanan, dan kepatutan yang berlaku di masyarakat Indonesia, sering kali disamakan dengan definisi pornografi dalam UU Pornografi.
• Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses”: Ini mencakup berbagai tindakan di dunia digital, seperti mengunggah ke media sosial, mengirim melalui pesan instan, atau menyediakan tautan untuk mengunduh konten tersebut.
• Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”: Ini berarti pelaku memiliki niat sadar untuk menyebarkan konten tersebut tanpa memiliki dasar hukum atau izin yang sah.

Penting untuk dicatat bahwa revisi UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024, yang efektif berlaku mulai Januari 2025) tidak mengubah substansi pasal ini secara signifikan, namun memperjelas beberapa aspek teknis dan prosedural hukumnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bunyi pasal dan implikasi hukumnya, Anda dapat merujuk langsung pada salinan lengkap UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE) [1].

 Pelanggaran Kesusilaan dalam UU Pornografi

Dalam UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008), kesusilaan diartikan sebagai norma yang berlaku di masyarakat yang dilanggar oleh perbuatan pornografi, yaitu memuat gambar, tulisan, atau bentuk pesan lainnya yang menampilkan kecabulan atau eksploitasi seksual, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika umum, seperti ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, dan onani yang dipertontonkan di muka umum atau melalui media. Ini bertujuan untuk melindungi harkat martabat manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat.

Elemen Kunci Kesusilaan dalam Konteks Pornografi:

• Muatan Kecabulan/Eksploitasi Seksual: Konten yang melibatkan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, atau aktivitas seksual lainnya yang dianggap cabul.
• Pertunjukan di Muka Umum: Dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik (internet) yang dapat diakses publik.

Contoh Perbuatan yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008):

• Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan yang menggambarkan ketelanjangan.
• Mempertontonkan eksploitasi seksual, persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Hubungan dengan UU Lain:

• UU ITE: Menggunakan frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” untuk konten elektronik, merujuk pada definisi yang sama.

Pelanggaran Kesusilan Menurut SKB (Surat Keputusan Bersama)

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, pelanggaran kesusilaan dalam UU ITE (khususnya Pasal 27 ayat (1)

UU ITE) adalah perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (IEDE) yang memuat konten pornografi atau ketelanjangan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan di masyarakat, merujuk pada UU Pornografi dan KUHP, namun juga mencakup perbuatan aktif menyebarkan (mendistribusikan/membuat dapat diakses) konten asusila di ranah digital. SKB ini membedakan “kesusilaan” dalam arti sempit (pornografi) dan luas, serta menegaskan perlu adanya perbuatan aktif untuk bisa dipidana, bukan sekadar perbuatan pasif, seperti me-retweet.

Definisi dan Ruang Lingkup (Menurut SKB)

• Kesusilaan (Arti Sempit): Konten pornografi seperti yang diatur dalam UU Pornografi, termasuk mempertunjukkan ketelanjangan atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai masyarakat.
• Kesusilaan (Arti Luas): Meliputi perbuatan aktif menyebarkan atau membuat konten asusila dapat diakses orang lain di ranah digital (media sosial, dll.).

Pasal Terkait

• Pasal 27 ayat (1) UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya IEDE yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
• Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 27 ayat (1) berupa penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Poin Penting dari SKB

• Fokus pada Perbuatan Aktif: Perbuatan “mendistribusikan” (menyebarkan ke banyak orang, termasuk retweet) dan “membuat dapat diaksesnya” (membuat publik bisa melihat/menyimpan/mengirim) menjadi kunci, menekankan aktivitas pelaku.
• Menghindari Tumpang Tindih: SKB membantu memperjelas bahwa fokusnya pada penyebaran konten, bukan hanya kepemilikan, mengacu pada UU Pornografi untuk konten pornografi.

Contoh Pelanggaran

• Menyebarkan video atau foto asusila di media sosial.
• Mengunggah konten pornografi yang dapat diakses publik secara elektronik.

Menurut Putusan MK

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE bermaksud untuk membatasi konten yang berpotensi merusak moral publik dan mengancam tata nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Putusan MK menegaskan bahwa fokus pasal ini adalah pada tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.

Implikasi utama dari berbagai putusan MK terkait UU ITE, meskipun lebih sering berkaitan dengan pencemaran nama baik (Pasal 27A UU ITE yang baru), adalah penegasan mengenai batasan dan kepastian hukum dalam penerapan pasal-pasal pidana di ruang digital. MK menekankan pentingnya:

• Kepastian Hukum: Norma harus jelas dan tidak multitafsir untuk mencegah penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.
• Perlindungan Individu: Putusan MK cenderung memperkuat bahwa delik-delik tertentu, seperti pencemaran nama baik, hanya berlaku untuk individu/perseorangan, bukan institusi atau pemerintah. Prinsip serupa berlaku untuk delik kesusilaan, di mana fokusnya adalah melindungi ketertiban umum dan nilai sosial, bukan mengkriminalisasi kebebasan berekspresi secara sewenang-wenang.
• Perbuatan Aktif: Pelanggaran terjadi jika ada perbuatan aktif yang sengaja dilakukan untuk membuat konten melanggar kesusilaan dapat diakses oleh publik.

Secara ringkas, pelanggaran kesusilaan dalam UU ITE menurut putusan MK adalah penyebaran (distribusi, transmisi, membuat dapat diakses) konten elektronik yang secara jelas bertentangan dengan norma kesusilaan yang disepakati dalam masyarakat, dengan penekanan kuat pada kepastian hukum dan perbuatan aktif dari pelaku. Detail putusan dapat dilihat di situs resmi Mahkamah Konstitusi RI.  

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dipetik dari penerapan Pasal 27 ayat (1) Juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak bisa ditafsirkan secara parsial tanpa melekatkan dua unsur penting dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif  yang  berpijak pada asas culvabilitas, artinya ada dimensi kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh subjek hukum, dan dari awal telah punya niat jahat  untuk mewujudkan tindak pidana mentransmisikan, memdistribusikan dan membuat dapat diaksessnya informasi elektronik/dokument elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Unsur objektif atau unsur  perbuatan atau actus reusberpijak pada asas legalitas dengan menggunakan tafsir yang  strict (ketat) sehingga tidak menimbulkan analogi yang jelas jelas dilarang dalam hukum pidana. Dalam hal ini tafsir perbuatan tentang mentransmisikan, atau mendistrisbusikan atau membuat dapat diaksesnya harus merujuk pada tafsir otentik atau tafsir yang dibuat oleh pembuat undang-undang atau tafsir sistematis yaitu tafsir dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini ketiga unsur objektif tersebut haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan aktif yang dilarang bukanlah omisi (pembiaran) karena tidak menunjukkan maksud dari ketiga frase tersebut. (***)