Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB pada tahun 2015 merupakan agenda global untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan pada tahun 2030 (United Nations, 2015). Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan muncul akibat kurangnya integrasi nilai-nilai etika dalam proses pembangunan.
Pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat dan teknologi canggih, tetapi juga landasan etika yang kuat (Sen, 2009). Tanpa prinsip-prinsip moral seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, upaya pencapaian SDGs berisiko menimbulkan ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan praktik korupsi yang justru bertentangan dengan semangat SDGs itu sendiri.
2.1 Konflik antara Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan
Salah satu tantangan utama dalam implementasi SDGs adalah ketegangan antara SDG 8 (Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Banyak negara dan perusahaan masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan, seperti eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam (Rockström et al., 2009).
2.2 Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi
Meskipun SDGs bertujuan untuk mengurangi ketimpangan (SDG 10), dalam praktiknya, manfaat pembangunan seringkali tidak dirasakan secara merata. Kelompok marginal seperti masyarakat miskin, perempuan, dan masyarakat adat masih kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak (Rawls, 1971; United Nations, 2023; World Bank, 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan struktural dan diskriminasi sistemik terus memperparah ketidakadilan, terutama di negara berkembang (UNDP, 2021). Selain itu, pandemi COVID-19 telah memperlebar ketimpangan ekonomi, dengan kelompok rentan mengalami pemulihan yang lebih lambat (Oxfam, 2023).
2.3 Korupsi dan Kurangnya Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah serius dalam implementasi SDGs, terutama di negara berkembang. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan (SDG 1) atau pembangunan infrastruktur (SDG 9) sering diselewengkan akibat korupsi (Transparency International, 2020).
3.1 Integrasi Etika dalam Kebijakan Pembangunan
Untuk mengatasi masalah di atas, nilai-nilai etika harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan:
3.2 Peran Sektor Privat yang Bertanggung Jawab
Perusahaan harus mengadopsi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional mereka (Friede et al., 2015). Contoh konkret:
3.3 Kolaborasi Global untuk Keberlanjutan
Pencapaian SDGs membutuhkan kerja sama global (SDG 17). Negara maju harus mendukung negara berkembang melalui transfer teknologi dan pendanaan yang adil (Sachs, 2015). Contoh:
Pencapaian SDGs tidak hanya memerlukan kebijakan yang tepat dan teknologi canggih, tetapi juga komitmen kuat terhadap nilai-nilai etika. Tanpa keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, pembangunan berkelanjutan hanya akan menjadi wacana semata. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan—pemerintah, sektor privat, masyarakat sipil, dan individu—harus bekerja sama untuk mewujudkan SDGs yang beretika dan inklusif.
Daftar Referensi
