Mau Belajar Hukum Pajak? Pahami Dulu Jenis-jenisnya

Tertarik belajar hukum pajak? Pastikan kamu mengetahui apa yang akan kamu pelajari, ya! Indonesia mengenal beberapa jenis hukum yang mengatur hak dan kewajiban membayar pajak. Karena pajak melibatkan pengambilan kekayaan dari pribadi atau organisasi oleh pemerintah, harus ada hukum formal yang mengaturnya.

Yuk, kenali jenis dan penerapan hukum pajak di Indonesia sebagai bekal belajar buat kamu!

Jenis Hukum Pajak

Dalam hukum pajak, ada dua pihak utama yang perannya diuraikan secara gamblang, yaitu pemerintah sebagai pemungut pajak dan warga negara atau organisasi sebagai wajib pajak. Hubungan antara kedua pihak ini dikelola dalam dua jenis hukum pajak, yaitu:

• Hukum Pajak Material

Hukum pajak material mengatur semua kondisi, objek, transaksi, dan peristiwa yang dikenai pajak. Hukum ini juga memuat kategori tentang siapa yang wajib membayar pajak dan siapa yang tidak wajib melakukannya. Hukum pajak material juga memuat informasi tentang kriteria pembayaran berbagai jenis pajak, termasuk jumlah yang harus dibayar serta barang kena pajak.

Hukum pajak material juga memuat rincian berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagainya. Cara pembayaran berbagai jenis pajak tersebut mengacu pada hukum pajak material yang berlaku.

• Hukum Pajak Formal

Bagaimana caranya menerapkan hal-hal yang ada di dalam hukum material secara benar? Silakan mengacu pada hukum pajak formal. Hukum pajak jenis ini berisi prosedur dan tata cara pengenaan utang pajak, hak dan kewajiban para wajib pajak, acuan pembuatan surat banding dan keberatan, hingga ketentuan evaluasi.

Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia

Hukum pajak di Indonesia diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sebagai hukum publik. Sifat hukum pajak adalah imperatif atau tidak bisa diganti dan ditukarkan dengan pihak lain. Ini berarti hukum tersebut mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam hal kewajiban membayar pajak. 

Hal ini berbeda dari hukum perdata, yaitu hukum formal yang mengelola hubungan antara individu dan individu lainnya, misalnya sesama keluarga, rekan kerja atau atasan, sahabat, dan sebagainya. Jadi, hukum pajak berlaku secara umum bagi semua golongan publik yang memenuhi syarat untuk membayar pajak.

Akan tetapi, walau keduanya berbeda, hukum pajak (yang termasuk hukum publik) dan hukum perdata bisa sangat berkaitan. Hukum pajak merupakan patokan dalam menentukan jumlah pajak dari berbagai kasus pengadilan, sengketa, dan perjanjian legal antar individu, misalnya dalam kasus sengketa properti atau warisan.

Bagaimana Cara Berkarier di Dunia Hukum Pajak?

Hukum pajak merupakan bidang yang rumit dan membutuhkan kemampuan analisis undang-undang serta dasar hukum, pengetahuan tentang dasar-dasar dan aturan perpajakan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, pakar bidang hukum pajak sangat dibutuhkan berbagai perusahaan dan institusi.

Pastikan kamu memupuk bekalmu sejak bangku kuliah, misalnya dengan mendaftar ke program Perpajakan atau Taxation di BINUS UNIVERSITY. Selain dasar-dasar ilmu perpajakan dan akuntansi, kamu akan belajar teknologi perpajakan, misalnya alat digital untuk membuat rencana perpajakan. Hal ini karena BINUS UNIVERSITY merupakan kampus yang berorientasi pada perkembangan teknologi.

Potensi Karier Bidang Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bidang yang fleksibel dan bisa membawamu ke berbagai ranah kerja. Pengetahuan tentang hukum perpajakan akan membuatmu banyak dicari. Contoh pekerjaan yang bisa kamu lakukan antara lain:

• Konsultan Pajak

Konsultan pajak membantu klien mengelola rencana perpajakan, membuat pilihan terbaik dalam pembayaran, dan memastikan klien mampu mengelola sendiri teknologi pendukung perpajakan. Kamu bisa bekerja untuk perusahaan atau secara independen.

• Pengacara Pajak

Kamu yang memiliki gelar Hukum dan Akuntansi sekaligus bisa mencoba menjadi pengacara pajak. Sebagai pengacara, kamu mewakili klien dalam mengajukan banding soal pajak, memberi pendampingan hukum soal kecurangan atau tindak kriminal terkait pajak, dan membantu membuat laporan pajak.

•  Pakar Analisis Pajak

Pakar analisis pajak sangat dibutuhkan di berbagai perusahaan dan institusi. Tugasmu adalah memastikan bahwa perusahaan membuat strategi pajak yang tepat lewat analisis data dan berbagai faktor penting.

Hukum pajak di Indonesia menjadi pedoman bagi pemerintah maupun wajib pajak. Jangan lupa memahami dasar-dasarnya sebagai bekal belajar ilmu Perpajakan di program studi Taxation di BINUS UNIVERSITY!