Entrepreneur Politcs
Ketika kita mendengar kata “Pengusaha” umumnya yang terlintas pada
pikiran kita hanya sekadar kegiatan jual beli baik jasa ataupun dagang tanpa
terpengaruh dengan faktor yang ada di luar seperti misalnya kebijkan politik,
padahal secara tidak langsung kegiatan ekonomi sangatlah berpengaruh dengan
kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang ada pada suatu pemerintahan, di sinilah
peran para pengusaha yang dipaksa harus mengerti tentang politik terutama politik
ekonomi.
Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan
pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan
dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat
menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara
tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi
politik dan keamanan di suatu negara.
Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali
organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran
berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka
bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi
politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi
politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis
Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu
sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi
oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para
investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih
merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan
kekuatan-kekuatan internasional.
Tiap pembentukan pola bisnis juga
senantiasa berkait erat dengan politik.
Budaya politik merupakan serangkaian
keyakinan atau sikap yang memberikan
pengaruh terhadap kebijakan dan
administrasi publik di suatu negara, termasuk
di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis.
Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan
pemerintah dalam bidang perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal
dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh
dengan dukungan pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang cenderung
mengarahkan agar pemerintah terlibat/ ikut campur tangan dalam bidang ekonomi
bisnis.
Indonesia lebih mengacu pada pola terakhir, yakni pemerintah terlibat atau
turut campur tangan dalam bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang perekonomian
dan bisnis.
Dalam berbisnis,perusahaan memiliki sebuah politik yang dianut untuk
menjaga agar bisnisnya berjalan dengan lancar.Kegiatan bisnis yang berjalan
didalam suatu perusahaan pastinya memerlukan politik untuk menjaga agar
kelangsungan bisnis tersebut tetap berjalan lancar juga.Politik akan mendukung
kegiatan bisnis suatu perusahaan dan akan juga berpengaruh terhadap
perekonomian perusahaan.Jika politik yang diambil oleh perusahaan tersebut
mendukung maka bisnis akan berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan oleh
perusahaan.Akan tetapi jika politik tersebut tidak sesuai,maka akan menimbulkan
ketidakpastian dalam bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.
Kesimpulan yang bisa kita tarik dari wacana di atas adalah bahwasanya para
pengusaha diwajibkan untuk mengerti betul tentang politik terutama politik
ekonomi yang ada pada sebuah pemerintahan dimana kegiatan ekonomi berjalan,
karena untung ruginya sebuah perusahaan, mati hidupnya sebuah kegiatan bisnis
salah satu faktornya adalah dari kebijakan-kebijkan politik ekonomi yang berlaku
Oleh Edwin Djoyo
Published at :