Penelitian ini mengkaji deteksi anomali kekayaan pada pejabat publik di Indonesia menggunakan pendekatan forensic analytics, dengan mengintegrasikan Benford’s Law, net worth analysis, serta benchmarking berbasis pendapatan dan kekayaan. Menggunakan data LHKPN periode 2020–2022, hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran, seperti ketimpangan kekayaan yang signifikan, sebagian pejabat memiliki kekayaan melebihi benchmark pendapatan, serta terdapat proporsi yang menunjukkan unexplained income dan red flags risiko tinggi. Studi ini menegaskan bahwa kombinasi berbagai metode analisis dapat menjadi alat efektif dalam mengidentifikasi potensi illicit enrichment, sekaligus memberikan implikasi kebijakan berupa perlunya penerapan sistem verifikasi berbasis risiko dan pemanfaatan analitik dalam pengawasan pelaporan kekayaan pejabat.