{"id":8112,"date":"2026-11-10T07:53:15","date_gmt":"2026-11-10T00:53:15","guid":{"rendered":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/?p=8112"},"modified":"2026-11-10T07:53:15","modified_gmt":"2026-11-10T00:53:15","slug":"episode-zero-strategi-politik-presiden-prabowo-dalam-menyelesaikan-pecah-kongsi-elit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/2026\/11\/episode-zero-strategi-politik-presiden-prabowo-dalam-menyelesaikan-pecah-kongsi-elit\/","title":{"rendered":"Episode Zero: Strategi Politik Presiden Prabowo dalam Menyelesaikan Pecah Kongsi Elit"},"content":{"rendered":"

Oleh: Melny Nova Katuuk<\/strong><\/p>\n

Kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Kepolisian Listyo Sigit Prabowo dan dua petinggi Polri lainnya, bukan sekadar delik pidana biasa. Jika terbukti bersalah di pengadilan, kasus ini dapat dibaca sebagai serangan terhadap inti kedaulatan negara dan rantai komando pemerintahan.<\/p>\n

Listyo ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka pada 3 November 2026 (CNN, 2026), dan hanya berselang sehari setelah penetapan, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Listyo diduga sebagai perbuatan makar (Widiari, 2026). \u00a0Kasus ini memperlihatkan betapa brutalnya wajah kekuasaan di tanah air karena Listyo bukan aktor pinggiran atau sekadar figur birokratik; ia adalah orang yang berada di orbit kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n

Saya mengangkat satu pertanyaan reflektif dari kasus ini: sejauh mana kecerdikan dan keterampilan politik Presiden Prabowo dalam mengatasi pecah kongsi koalisi tanpa konflik frontal?<\/p>\n

Pecah kongsi yang saya maksudkan adalah pecah kongsi aliansi di lingkaran kekuasaan presiden, (aparat keamanan dan para jejaring loyalis presiden), dan bukan koalisi antarpartai. Tetapi pecah kongsi di sini bukan sebagai fakta, melainkan sebagai hipotesis mentah yang perlu dibuktikan melalui penelitian yang terukur di kemudian hari. Oleh karena itu, tulisan ini hanya menawarkan refleksi terbatas terhadap judul yang diangkat. Saya memakai teori politik John D. French (2026), J\u00fcrgen Habermas dan Guillermo O\u2019Donnell .<\/p>\n

French akan menggali sisi strategi politik pemimpin negara melalui konsepnya, political cunning<\/em> (kecerdikan politik). Di pihak lain, Habermas dan O\u2019Donnell akan dipakai untuk menguji sisi normatif dari strategi tersebut. Apakah strategi politik yang dipakai tetap memiliki legitimasi demokratis atau justru hanya merupakan cara mempertahankan kekuasaan.<\/p>\n

French, memaknai Politics<\/em> Cunnin<\/em>g (kecerdikan politik) sebagai keterampilan atau kecerdikan seorang kepala negara untuk menghindari konflik frontal, dan membiarkan institusi atau pihak lain memainkan perannya secara konfrontatif (French, hlm. 172). Konsep French ini lahir dari biografi kepemimpinan Presiden Brasil, Luiz In\u00e1cio Lula da Silva, sehingga saya memakainya sebagai analogi dan bukan padanan.<\/p>\n

Tindakan Presiden Prabowo memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) adalah tindakan yang strategis, dan itu terjadi hanya sehari setelah penetapan Listyo sebagai tersangka. Kronologi ini menunjukkan bahwa presiden mengambil keputusan pemberhentian terhadap Listyo setelah posisi hukum ditetapkan. Tetapi keputusan ini bisa saja terlihat lazim, dan belum menunjukkan apakah ini adalah langkah cerdik. Namun apa yang dilakukan Presiden merupakan langkah penuh perhitungan. Ia tidak memberikan pernyataan terburu-buru dan frontal di media terkait siapa dalang di balik penyadapan ini. Tetapi, Presiden juga tidak memilih penyelesaian dengan cara senyap, yakni melalui negosiasi pertukaran jabatan. Dengan demikian, konflik elit tetap ada, tetapi bentuknya terkendali.<\/p>\n

Status listyo sebagai tersangka menunjukkan bahwa konflik yang sebenarnya merupakan pertarungan elit, diarahkan ke prosedur penyidikan dan membiarkan putusan pengadilan yang menentukan tahap akhirnya.<\/p>\n

Konsep horizontal accountability<\/em> dari Guillermo O\u2019Donnell (1998, pp. 112\u2013126) dapat menjelaskan hal ini. O\u2019donnell menekankan pentingnya lembaga negara memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengawasi serta menindak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Dengan demikian, pengalihan konflik elit ke dalam prosedur hukum dapat dipahami sebagai penguatan akuntabilitas horizontal. Tentunya berdasarkan asas atau syarat: independensi, transparansi, dan berlangsung tanpa campur tangan dari aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu.<\/p>\n

Oleh karena itu, pertarungan sesungguhnya, bukan pada penetapan Listyo, melainkan pada proses selanjutnya. Apakah Presiden dan penegak hukum berani melanjutkan penyelidikan untuk menguak siapa aktor di balik penyadapan, baik yang memerintahkan, melaksanakan, maupun siapa saja yang diuntungkan.<\/p>\n

Langkah ini dapat membantu Presiden Prabowo menegaskan kembali citra pemerintahannya, di tengah gempuran kritik yang melanda kepemimpinannya akhir-akhir ini, baik persoalan Program Makan Bergizi Gratis maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan yang tidak kunjung selesai.<\/p>\n

Dengan kata lain, penanganan hukum pada kasus Listyo, bukan hanya sekadar memperlihatkan bahwa presiden sedang menjalankan prosedur hukum. Tetapi juga strategi politik untuk mengelola krisis kepercayaan, menetralkan ancaman internal, dan menghindari konflik frontal antarelit.<\/p>\n

Dalam pandangan J\u00fcrgen Habermas, legitimasi kekuasaan tidak semata-mata didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh seorang penguasa, melainkan harus berakar pada proses pembentukan kehendak demokratis, yang memungkinkan partisipasi publik (Hardiman, 2009, hlm. 9).<\/p>\n

Maka, efektivitas kepemimpinan Presiden ketika konflik antarelit muncul yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya tidak boleh semata-mata bergantung pada negosiasi politik atau kompromi di antara para pemegang kekuasaan. Menurut saya, legitimasinya tetap bergantung pada keterbukaan proses, independensi hukum, dan jaminan bahwa penegakan hukum tidak dijadikan instrumen untuk mengamankan kepentingan pribadi.<\/p>\n

Akhir kata, strategi Presiden Prabowo harus diuji berdasarkan kemampuannya melindungi publik yang lebih luas. Dengan demikian, apabila penegakan hukum terhadap petinggi negara dalam lingkaran kekuasaan presiden benar-benar berlangsung secara independen dan transparan, maka tindakan presiden dapat dibaca sebagai upaya menggeser kepentingan elit menuju kepentingan publik.<\/p>\n

Referensi<\/strong><\/p>\n

French, J. D. (2020). Lula and his politics of cunning: From metalworker to president of Brazil. The University of North Carolina Press. https:\/\/doi.org\/10.5149\/9781469655789_french<\/p>\n

Cahyadi, I. R. (2026, 3 November). Bareskrim tetapkan 3 tersangka kasus penyadapan ilegal, termasuk LSP. BeritaSatu. https:\/\/www.beritasatu.com\/nasional\/3038575\/bareskrim-tetapkan-3-tersangka-kasus-penyadapan-ilegal-termasuk-lsp<\/a><\/p>\n

CNN Indonesia. (2026, November 4). Fakta-fakta dugaan penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit Cs. https:\/\/www.cnnindonesia.com\/nasional\/20261104081753-12-1423031\/fakta-fakta-dugaan-penyadapan-presiden-prabowo-oleh-listyo-sigit-cs<\/a><\/p>\n

O\u2019Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. Journal of Democracy, 9(3), 112\u2013126. https:\/\/doi.org\/10.1353\/jod.1998.0051<\/a><\/p>\n

Hardiman, F. B. (2009). Demokrasi deliberatif: Menimbang \u201cnegara hukum\u201d dan \u201cruang publik\u201d dalam teori diskursus J\u00fcrgen Habermas<\/em>. Kanisius, 9,10.<\/p>\n

Widiari, G. T. (2026, November 4). Istana duga penyadapan ilegal mengarah pada makar. Metro TV News. https:\/\/www.metrotvnews.com\/read\/kewCWxzy-istana-duga-penyadapan-ilegal-mengarah-pada-makar<\/a><\/p>\n

AI Declaration: Tulisan ini memanfaatkan AI dalam mengeksplorasi konsep dan perbandingan antarteori.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Melny Nova Katuuk Kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Kepolisian Listyo Sigit Prabowo dan dua petinggi Polri lainnya, bukan sekadar delik pidana biasa. Jika terbukti bersalah di pengadilan, kasus ini dapat dibaca sebagai serangan terhadap inti kedaulatan negara dan rantai komando pemerintahan. Listyo ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka pada 3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":7997,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[2554,2551,2555],"class_list":["post-8112","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-listyo-sigit-prabowo","tag-penyadapan","tag-presiden-prabowo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8112","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8112"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8112\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8113,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8112\/revisions\/8113"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7997"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8112"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8112"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8112"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}