{"id":8012,"date":"2026-09-08T09:37:49","date_gmt":"2026-09-08T02:37:49","guid":{"rendered":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/?p=8012"},"modified":"2026-09-08T09:37:49","modified_gmt":"2026-09-08T02:37:49","slug":"masturbasi-politik-kaum-populis-nonpopulis-dan-matinya-demokrasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/2026\/09\/masturbasi-politik-kaum-populis-nonpopulis-dan-matinya-demokrasi\/","title":{"rendered":"Masturbasi Politik Kaum \u2018Populis-Nonpopulis\u2019 dan Matinya Demokrasi"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>Oleh: Melny Nova Katuuk<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Kebangkitan kaum populis di abad ke-21\u00a0 dianggap oleh Michael Follert sebagai \u2018sisi gelap demokrasi\u2019 (<em>shadow side of democracy<\/em>) (Rensmann 2023). Populisme kontemporer bahkan dituduh sebagai anak haram demokrasi liberal karena bukan hasil pembangkangan dari luar, melainkan musuh yang muncul dari dalam tubuh liberalisme itu sendiri. Tulisan ini akan membahas populisme dari sudut pandang teori filsafat politik Lars Rensmann (2023) dan teori <em>political science<\/em> dari Gamboa &amp; Schwartz (2026). Keduanya memberikan pertanyaan berbeda: Ransmenn (2023) memakai kritik Hannah Arendt, mempertanyakan sifat massa populis dan mengapa mereka mengancam pluralisme dalam diskursus demokrasi; sedangkan, Gamboa &amp; Schwartz (2026) mempertanyakan bagaimana karakter populisme mewujud dalam praktik, retorika, dan institusi negara, khususnya dalam konteks Amerika Latin.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Populisme memang banyak ditakuti di dalam konstelasi politik karena merupakan ancaman nyata bagi demokrasi. Cas Mudde memberikan definisi populisme sebagai ideologi tipis (<em>thin-centered ideology<\/em>) karena tidak memiliki gagasan utuh tentang bagaimana mengatur kehidupan masyarakat dan negara&#8211;berbeda dari sosialisme, liberalisme, dll. Menurutnya, populisme adalah ideologi tipis (<em>thin-centered ideology<\/em>) yang menggambarkan polarisasi masyarakat, antara \u2018rakyat\u2019 dan \u2018elit korup\u2019 (Guiso, et al., 2026). Definisi ini menunjukkan bagaimana masturbasi politik dimungkinkan karena menjadi strategi politik yang digunakan oleh elit untuk mempertahankan kekuasaan (<em>macht<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Berdasarkan definisi Mudde, penjelasan Rensmann lebih mudah diuraikan. Rensmann membaca ulang Hannah Arendt, dan bermaksud membongkar fenomenologi populisme kontemporer. Perlu diketahui bahwa dalam bukunya <em>The Origins of Totalitarianism<\/em>, Arendt menggunakan istilah \u2018mob\u2019, dan bukan massa, untuk menggambarkan \u2018kerumunan\u2019 yang kemudian oleh Rensmann disebut sebagai cikal bakal populisme otoriter kontemporer.\u00a0 Bagi Arendt, \u2018mob\u2019 tumbuh subur di bawah konsep \u2018kedaulatan\u2019 dan sudah muncul di Prancis pada abad ke-19. Arendt mengangkat ide tentang gerombolan terorganisasi (<em>organized mob<\/em>) untuk menunjukkan massa populis yang secara inheren bersifat nihilistik dan antipluralitas. Bagi Arendt, mereka tidak tertarik pada dialog politik terbuka atau mengupayakan kesepakatan bersama di antara individu-individu yang berbeda.\u00a0 Populisme pada dasarnya digerakkan oleh kemarahan, dan yang paling utama, oleh ideologi kesukuan atau nasionalisme kesukuan (<em>tribal nationalism<\/em>). Karakter lainnya, mereka memuja pemimpin tunggal (<em>leader worship<\/em>), sehingga melahirkan sosok pemimpin otoriter yang memiliki hasrat tak terbatas pada kekuasaan (Rensmann, 2023). Selain itu, kaum populis diliputi oleh ilusi bahwa mereka adalah \u2018rakyat yang sejati\u2019 yang mengekspresikan kehendak rakyat yang berdaulat (<em>the sovereign will of the people<\/em>). Bagi Rensmann, fenomena ini masih muncul di era kita, seperti pada massa pendukung Jair Bolsonaro di Brasil atau massa perusuh yang mengatasnamakan diri sebagai pendukung Presiden AS Donald Trump yang menyerbu Gedung Capitol AS untuk menggugat kemenangan Joe Biden (Rensmann, 2023)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seperti yang saya kemukakan di atas bahwa, pada Arendt, massa populisme atau yang dia sebut sebagai \u2018mob\u2019 tumbuh subur di balik konsep kedaulatan. Tentu saya tidak akan membahas panjang lebar tentang premis ini, tetapi intinya, Arendt menunjukkan bahwa konsep kedaulatan tersebut mengandung ilusi nasionalisme. Ia mencurigai bahwa kedaulatan justru memiliki potensi yang dapat mengarahkan bangsa menjadi monolitik. Konsep kedaulatan inilah yang dipakai oleh kaum populis untuk memobilisasi massa, dan membawa elit politik melenggang menuju kursi kekuasaan. Sebaliknya, Arendt menginginkan kekuasaan yang bersifat terbagi. Maksudnya, kekuasaan yang dapat dibagi-bagi ke berbagai lembaga, sehingga kekuasaan tersebut terpecah dan tidak berpusat pada satu figur pemimpin tanpa diawasi (<em>checks and balances<\/em>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Berbeda dari Arendt yang menunjukkan bahwa populisme adalah biang kerok kematian demokrasi, Gamboa &amp; Schwartz (2026)\u00a0 tidak menyamakan semua bentuk kecacatan demokrasi dengan populisme. Dalam penelitian mereka, kebanyakan kasus di Amerika Latin menunjukkan bahwa erosi demokrasi disebabkan oleh kaum elit non-populis yang bertindak untuk melindungi kekuasaan mutlak (Gamboa &amp; Schwartz 2026). Melalui analisis komparatif berbasis studi kasus di lima negara, Gamboa &amp; Schwartz (2026) menemukan bahwa wacana populisme rupanya hanya menjadi salah satu dari beberapa indikator penyebab kematian atau erosi demokrasi, dan bukan satu-satunya maupun yang paling dominan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Studi yang dilakukan Gamboa &amp; Schwartz (2026) di El Salvador, Meksiko, Peru, Guatemala, dan Honduras memperlihatkan kejutan pada teori populisme. Gamboa &amp; Schwartz menemukan bahwa di Amerika Latin masturbasi politik populis hanya terjadi di El Salvador dan Meksiko melalui retorika politik para pemimpin negara, yang mereka sebut sebagai pengelembungan kekuasaan (<em>executive aggrandizement)<\/em>. Di kedua negara ini, populisme diwujudkan dan difokuskan pada tindakan institusional. Contohnya, Nayib Bukele di El Salvador yang menggunakan retorika anti-kemapanan untuk kemenangan pemilu, sedangkan Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador di Meksiko menggunakan retorika populis untuk menundukkan lembaga peradilan dan pemilu demi konsolidasi partai.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gamboa &amp; Schwartz (2026) memberikan kontribusi baru ketika menunjukkan bahwa erosi demokrasi di Peru dan Guatemala muncul bukan dari kaum populisme yang berasal dari <em>executive aggrandizement, <\/em>melainkan muncul dari koalisi legislatif elit nonpopulis. Di Peru, setelah transisi pemerintahan Fujimori tahun 2000, demokrasinya mengalami stagnasi karena partai menjelma menjadi \u2018kendaraan personalistik\u2019. Konsolidasi mereka pecah ketika pada tahun 2016, koalisi Fujimorista terbelah dua, ditandai dengan kekalahan Keiko Fujimori dari Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori tidak menerima kemenangan ini, Partainya (Fuerza Popular) yang menguasai mayoritas kursi legislatif memilih menjadi partai penghambat (<em>obstructionist party<\/em>). Mereka menggunakan politik legislatif bukan untuk membuat kebijakan, melainkan untuk melumpuhkan eksekutif yang menjabat. Menurut Gamboa &amp; Schwartz (2026), kongres (di Indonesia: DPR) justru yang melemahkan kapasitas negara demokrasi dan memperluas kendalinya terhadap cabang kekuasaan lainnya. Hal ini yang melemahkan posisi presiden Peru sejak 2016. Gamboa &amp; Schwartz (2026)\u00a0 memberikan analisis yang kuat bahwa elit politik non-populis tidak butuh memobilisasi massa untuk mencapai tujuan mereka. Justru elit yang bergerak diam-diam melalui mekanisme hukum yang sah: melalui seleksi jaksa agung, kriminalisasi anggota elit oposisi, pemilihan hakim, dll. Kematian atau erosi demokrasi justru berjalan berdasarkan konstitusi, sehingga sulit dikenali sebagai ancaman. Berbeda dari konsep \u2018mob\u2019 Arendt, di mana massa populis berteriak di jalan-jalan secara terang-terangan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Rensmann (2023) dan Gamboa &amp; Schwartz (2026) memberikan kita gambaran bahwa masturbasi politik kontemporer, entah melalui kaum populis maupun elit nonpopulis, sama-sama menyebabkan erosi demokrasi, bahkan dapat mengancam matinya demokrasi. Untuk merefleksikan tulisan ini dalam konteks Indonesia, saya mengajukan pertanyaan: Bagaimana elitisme dan populisme memengaruhi politik demokrasi di Indonesia?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Referensi <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gamboa, L., &amp; Schwartz, R. A. (2026). New Forms of Democratic Erosion in Latin America. Cambridge University Press. https:\/\/doi.org\/10.1017\/9781009862486<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Guiso, L., Morelli, M., Sonno, T., &amp; Herrera, H. (2026). The Financial Drivers of Populism in Europe. Cambridge University Press (Elements in European Politics). https:\/\/doi.org\/10.1017\/9781009861731<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Rensmann, L. (2023). Illusions of Sovereignty: Understanding Populist Crowds with Hannah Arendt. The Review of Politics, 85(3), 450\u2013473. https:\/\/doi.org\/10.1017\/S0034670523000232<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oleh: Melny Nova Katuuk Kebangkitan kaum populis di abad ke-21\u00a0 dianggap oleh Michael Follert sebagai \u2018sisi gelap demokrasi\u2019 (shadow side of democracy) (Rensmann 2023). Populisme kontemporer bahkan dituduh sebagai anak haram demokrasi liberal karena bukan hasil pembangkangan dari luar, melainkan musuh yang muncul dari dalam tubuh liberalisme itu sendiri. Tulisan ini akan membahas populisme dari [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":7997,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[685,1202,2524],"class_list":["post-8012","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-demokrasi","tag-politik","tag-populisme"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8012","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8012"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8012\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8013,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8012\/revisions\/8013"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7997"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8012"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8012"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8012"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}