{"id":7814,"date":"2026-04-06T16:55:30","date_gmt":"2026-04-06T09:55:30","guid":{"rendered":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/?p=7814"},"modified":"2026-04-06T16:55:30","modified_gmt":"2026-04-06T09:55:30","slug":"darah-di-bawah-bendera-perdamaian-gugurnya-prajurit-tni-di-unifil-dan-ketidakadilan-struktural-dalam-rezim-keamanan-global","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/2026\/04\/darah-di-bawah-bendera-perdamaian-gugurnya-prajurit-tni-di-unifil-dan-ketidakadilan-struktural-dalam-rezim-keamanan-global\/","title":{"rendered":"Darah di Bawah Bendera Perdamaian: Gugurnya Prajurit TNI di UNIFIL dan Ketidakadilan Struktural dalam Rezim Keamanan Global"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Oleh: Iwan Irawan<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Pendahuluan: Ketika Perdamaian Menuntut Darah<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Kematian tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi <em>United Nations Interim Force in Lebanon<\/em> (UNIFIL) pada 2026 bukan sekadar tragedi militer atau duka nasional. Peristiwa ini adalah retakan nyata dalam narasi besar yang selama ini dianggap mapan: bahwa peacekeeping adalah proyek moral global yang netral, adil, dan melayani kepentingan bersama umat manusia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Namun, di balik retorika tersebut, tersimpan pertanyaan yang lebih radikal: siapa yang sebenarnya menanggung biaya perdamaian global, dan siapa yang memanen legitimasi politik darinya?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dalam kerangka ini, keterlibatan Indonesia dalam misi <em>United Nations<\/em> tidak dapat lagi dilihat semata sebagai manifestasi idealisme konstitusional. Sebaliknya, ia harus dibaca sebagai bagian dari arsitektur kekuasaan global yang mereproduksi ketimpangan antara negara pusat (core) dan negara pinggiran (periphery). Gugurnya prajurit TNI, dengan demikian, bukan hanya kehilangan individu, tetapi juga ekspresi dari relasi kuasa yang timpang dalam tata kelola keamanan internasional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Peacekeeping sebagai Proyek Politik: Ilusi Netralitas<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Diskursus resmi mengenai peacekeeping selalu menekankan prinsip netralitas, imparsialitas, dan penggunaan kekuatan secara terbatas. Namun, dalam praktiknya, misi perdamaian tidak pernah benar-benar bebas dari kepentingan politik. Ia adalah produk kompromi antara kekuatan-kekuatan besar yang mendominasi struktur global.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dalam perspektif kritis, peacekeeping bukan sekadar instrumen stabilisasi, melainkan juga mekanisme manajemen konflik yang memungkinkan status quo global tetap terjaga. Konflik tidak diselesaikan secara fundamental, tetapi \u201cdikelola\u201d agar tidak mengganggu kepentingan strategis aktor dominan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dalam konteks ini, pasukan penjaga perdamaian berfungsi sebagai \u201cbuffer force\u201d penyangga antara kekerasan dan stabilitas semu. Mereka hadir untuk menahan eskalasi, tetapi tidak memiliki mandat untuk mengubah akar konflik. Akibatnya, mereka terjebak dalam situasi paradoks: menjaga perdamaian di ruang yang tidak benar-benar damai.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gugurnya prajurit TNI menunjukkan kegagalan ilusi netralitas tersebut. Ketika peluru dan artileri tetap menghantam posisi UNIFIL, menjadi jelas bahwa label \u201cpenjaga perdamaian\u201d tidak memiliki kekuatan protektif dalam realitas konflik asimetris.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Ekonomi Politik Keamanan: Siapa Menyumbang, Siapa Mengendalikan<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Untuk memahami ketimpangan ini, penting melihat peacekeeping dalam kerangka ekonomi politik global. Negara-negara berkembang seperti Indonesia berperan sebagai penyedia utama pasukan (troop contributing countries\/TCCs), sementara negara-negara maju mendominasi pendanaan, teknologi, dan yang paling penting pengambilan keputusan strategis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Struktur ini menciptakan pembagian kerja global yang tidak setara:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>Negara berkembang menyumbang tubuh (bodies)<\/li>\n<li>Negara maju mengendalikan kebijakan (policies)<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\">Dalam logika ini, nyawa prajurit dari negara seperti Indonesia menjadi \u201cbiaya operasional\u201d dari sistem keamanan global. Mereka adalah wajah kemanusiaan dari proyek perdamaian, tetapi bukan arsitek dari kebijakan yang menentukan risiko tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gugurnya prajurit TNI, dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari struktur ini. Ia adalah konsekuensi dari posisi Indonesia dalam hierarki global sebagai kontributor, bukan pengendali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Geopolitik Timur Tengah: Laboratorium Konflik Global<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Lebanon Selatan, sebagai wilayah operasi UNIFIL, bukan sekadar zona konflik lokal. Ia adalah ruang di mana berbagai kepentingan global bertemu: rivalitas regional, intervensi kekuatan besar, serta dinamika kelompok non-negara.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dalam konteks ini, peacekeeping beroperasi di \u201cmedan perang geopolitik\u201d yang jauh melampaui kapasitas mandatnya. Pasukan UNIFIL ditempatkan di tengah konflik yang tidak mereka ciptakan, tidak mereka kendalikan, dan tidak dapat mereka selesaikan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Situasi ini menjadikan mereka sebagai \u201csubjek rentan\u201d dalam sistem internasional aktor yang memiliki tanggung jawab besar tetapi kekuasaan yang terbatas. Ketika serangan terjadi, seperti yang menewaskan prajurit TNI, mereka tidak hanya menjadi korban konflik, tetapi juga korban dari ketidakseimbangan struktural dalam sistem global.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Dekonstruksi Kehormatan: Dari Heroisme ke Instrumentalisasi<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Narasi \u201cgugur demi kehormatan bangsa\u201d memiliki daya tarik emosional yang kuat. Ia memberikan makna pada kehilangan dan mengubah tragedi menjadi simbol kebanggaan nasional. Namun, dalam perspektif kritis, narasi ini juga berfungsi sebagai alat ideologis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dengan membingkai kematian sebagai kehormatan, negara dapat mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pengorbanan tersebut dapat dihindari? Apakah sistem yang menempatkan prajurit dalam risiko tersebut sudah adil?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dalam banyak kasus, kehormatan menjadi mekanisme depolitisasi menghilangkan dimensi struktural dari peristiwa dan menggantinya dengan simbolisme moral. Akibatnya, kritik terhadap sistem menjadi sulit, karena dianggap tidak menghormati pengorbanan prajurit. Padahal, justru dengan mengkritisi sistem tersebut, penghormatan terhadap prajurit dapat diwujudkan secara lebih substantif bukan hanya melalui simbol, tetapi melalui perubahan kebijakan yang nyata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Postkolonialisme dan Tubuh Prajurit Global Selatan<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dari perspektif postkolonial, peacekeeping dapat dilihat sebagai bentuk baru dari relasi kolonial yang lebih halus. Jika dalam kolonialisme klasik eksploitasi dilakukan melalui kontrol teritorial, maka dalam sistem modern, eksploitasi terjadi melalui distribusi risiko dan kekuasaan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Negara-negara Global Selatan, termasuk Indonesia, menyediakan tenaga dan tubuh untuk menjaga stabilitas global, sementara pusat kekuasaan tetap berada di tangan negara-negara Global Utara. Dalam kerangka ini, tubuh prajurit menjadi situs di mana ketimpangan global diwujudkan secara konkret.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gugurnya prajurit TNI bukan hanya kehilangan nasional, tetapi juga refleksi dari bagaimana tubuh dari Global Selatan terus digunakan dalam proyek-proyek global yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Menuju Politik Luar Negeri yang Emansipatoris<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Peristiwa ini seharusnya menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mengevaluasi secara mendalam perannya dalam sistem keamanan global. Alih-alih sekadar mengikuti norma yang ada, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih emansipatoris.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan meliputi:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify\">\n<li>Mengkritisi mandat peacekeeping secara terbuka, bukan hanya menerimanya sebagai given.<\/li>\n<li>Mendorong redistribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan global, khususnya bagi negara kontributor pasukan.<\/li>\n<li>Menempatkan keselamatan prajurit sebagai prioritas utama, bukan sekadar bagian dari risiko operasional.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify\">Indonesia perlu bergerak dari posisi \u201cpeserta\u201d menjadi \u201cpengubah struktur\u201d aktor yang tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menantang ketidakadilan dalam sistem global.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Kesimpulan: Menghormati dengan Mengubah<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Gugurnya tiga prajurit TNI di UNIFIL tidak boleh berhenti pada upacara penghormatan dan retorika nasionalisme. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengungkap realitas yang selama ini tersembunyi di balik narasi perdamaian global.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Esai ini menegaskan bahwa peacekeeping, dalam bentuknya saat ini, mengandung ketimpangan struktural yang signifikan. Tanpa perubahan, sistem ini akan terus menghasilkan korban dari negara-negara yang paling sedikit memiliki kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan. Menghormati prajurit tidak cukup dengan mengenang mereka sebagai pahlawan. Penghormatan sejati terletak pada keberanian untuk mempertanyakan sistem yang menempatkan mereka dalam bahaya dan komitmen untuk mengubahnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Daftar Pustaka<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Bellamy, A. J., &amp; Williams, P. D. (2015). <em>Understanding peacekeeping <\/em>(2nd ed.). Polity Press.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Paris, R. (2004). <em>At war\u2019s end: Building peace after civil conflict<\/em>. Cambridge University Press.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">United Nations. (2021). <em>United Nations peacekeeping operations: Principles and guidelines<\/em>. United Nations Department of Peace Operations.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Antara News. (2026). PBB rencanakan investigasi terkait gugurnya prajurit TNI di Lebanon.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Metro TV News. (2026). Tiga prajurit TNI gugur di Lebanon: Pasukan perdamaian harus terlindungi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oleh: Iwan Irawan Pendahuluan: Ketika Perdamaian Menuntut Darah Kematian tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 2026 bukan sekadar tragedi militer atau duka nasional. Peristiwa ini adalah retakan nyata dalam narasi besar yang selama ini dianggap mapan: bahwa peacekeeping adalah proyek moral global yang netral, adil, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":2688,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[2363,2361,2362,2364],"class_list":["post-7814","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-3-tni-gugur","tag-libanon","tag-peach-keeping","tag-unifil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7814","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7814"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7814\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7815,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7814\/revisions\/7815"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7814"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7814"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7814"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}