{"id":2890,"date":"2021-07-15T12:59:04","date_gmt":"2021-07-15T05:59:04","guid":{"rendered":"http:\/\/binus.ac.id\/character-building\/?p=2890"},"modified":"2021-07-15T12:59:05","modified_gmt":"2021-07-15T05:59:05","slug":"masalah-sosial-ekonomi-di-era-otonomi-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/2021\/07\/masalah-sosial-ekonomi-di-era-otonomi-daerah\/","title":{"rendered":"Masalah Sosial Ekonomi di Era Otonomi Daerah"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Oleh: Jamson Siallagan<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Di era otonomi daerah setiap pemerintah daerah memiliki&nbsp;&nbsp;hak, wewenang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan keleluasaan melakukan aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan diharapakan setiap daerah dapat memajukan kehidupan sosial ekonomi daerahnya masing-masing.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Kewenangan tersebut memiliki dampak yang&nbsp;&nbsp;sangat positif karena&nbsp;&nbsp;pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya&nbsp;&nbsp;lebih&nbsp;&nbsp;mudah dikelola&nbsp;&nbsp;sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,&nbsp;&nbsp;sehingga&nbsp;memberikan potensi daerah untuk berkembang di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi daerah akan&nbsp;&nbsp;memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Selain hal positif, ternyata system otonomi daerah juga memberikan damapk negative terhadap perkembangan sosial ekonomi di daerah. Misalnya, pada daerah-daerah tertentu&nbsp;&nbsp;yang pada dasarnya memang miskin sumber daya,&nbsp;&nbsp;akan sulit maju karena mereka tidak bisa melakukan banyak hal untuk mengelola perekonomiannya. Selain hal tersebut, dikawatirkan juga munculnya&nbsp;&nbsp;konflik antar daerah. jika sebuah daerah mempunyai sumber daya yang mencukupi dan daerah yang lain tidak mempunyai sumber daya yang cukup, maka sangat mungkin terjadi perebutan di daerah-daerah perbatasan yang memilki sumber daya alam yang banyak. Pada akhirnya yang tidak terelakan, juga terjadi kesenjangan sosial, daerah yang mempunyai sumber daya yang sangat kaya&nbsp;&nbsp;pastinya akan mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang baik, sebaliknya yang daerah yang memilki&nbsp;&nbsp;kekurangan sumber daya akan mempunyai perkembangan&nbsp;&nbsp;ekonomi yang buruk. Inilah yang menjadi salah satu penyebab ketimpangan pembangunan antar daerah masih terjadi&nbsp;sehingga pembangunan yang tidak merata antar daerah.<\/p>\n\n\n\n<p>Sebagai solusinya&nbsp;&nbsp;diperlukan peran pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan pembangunan masyarakat, agar setiap daerah dapat terus berkembang. Diharapkan&nbsp;&nbsp;pemerintah pusat untuk membuat kebijkan strategis untuk menolong beberapa daerah yang memang mengalami kesulitan. Selain itu&nbsp;&nbsp;komunikasi atau penyampaian informasi dari suatu daerah ke daerah yang lain haruslah jelas dan terus diringkatkan&nbsp;&nbsp;sehingga pada akhirnya,&nbsp;&nbsp;dapat&nbsp;&nbsp;mendorong dan&nbsp;&nbsp;membentuk kerjasama antar daerah yang memiliki kelebihan untuk saling melengkapi daerah yang kekurangan. Semoga dengan langkah-langkah tersebut system otomi daerah mendorong percepatan pembangunan di setiap daerah yang ada di Indonesia.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oleh: Jamson Siallagan Di era otonomi daerah setiap pemerintah daerah memiliki&nbsp;&nbsp;hak, wewenang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan keleluasaan melakukan aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan diharapakan setiap daerah dapat memajukan kehidupan sosial ekonomi daerahnya masing-masing.&nbsp; Kewenangan tersebut memiliki dampak yang&nbsp;&nbsp;sangat positif karena&nbsp;&nbsp;pengelolaan sumber daya alam [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":2884,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[241,240],"class_list":["post-2890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-masalah-sosial","tag-otonomi-daerah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2890"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2891,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2890\/revisions\/2891"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2884"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/binus.ac.id\/character-building\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}