Menyederhanakan Regulasi, Menambah Langkah Lansia

Oleh: Cicilia Damayanti

Siapa yang setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit dengan menggunakan BPJS Kesehatan? Siapa yang hidup dengan jadwal poli, antrean panjang, dan rujukan yang terus berubah?

Bagi lansia dan pasien penyakit kronis, kunjungan rutin ke rumah sakit bukan rutinitas administratif, melainkan kebutuhan dasar. Namun, klaim penyederhanaan regulasi BPJS Kesehatan dalam beberapa waktu terakhir justru berhadapan dengan pengalaman lapangan yang tidak sederhana sama sekali.

Perubahan sistem rujukan—terutama pengalihan rujukan antarspesialis menjadi rujukan internal—mewajibkan pasien kembali ke dokter spesialis awal sebelum memperoleh layanan lanjutan. Dalam bahasa kebijakan, sistem ini disebut lebih tertib dan terkendali. Akan tetapi, pada tingkat pengalaman pasien, kebijakan tersebut menciptakan putaran kunjungan tambahan, antrean baru, dan kelelahan yang berlipat, terutama bagi lansia yang harus kontrol rutin.

Dari sini, persoalan tidak lagi berhenti pada teknis rujukan. Pertanyaan yang lebih mendasar muncul: apakah kebijakan yang disebut sederhana benar-benar adil bagi mereka yang paling bergantung pada layanan kesehatan?

Keadilan dalam kebijakan publik tidak pernah berhenti pada keseragaman prosedur. Yang lebih menentukan justru terletak pada apakah sebuah sistem benar-benar mampu melindungi mereka yang paling bergantung padanya. Dalam pemikiran keadilan mutakhir, ukuran keadilan bergeser dari sekadar perlakuan yang sama menuju kecukupan perlindungan bagi kelompok dengan kebutuhan tertinggi (Robeyns, 2022).

Dalam praktik rujukan BPJS, kewajiban bolak-balik rumah sakit memperlihatkan jarak antara prinsip tersebut dan realitas lapangan. Lansia dan pasien penyakit kronis tidak membutuhkan tambahan lapisan prosedur, melainkan kepastian layanan yang tidak menambah beban tubuh yang sudah lelah.

Beban yang dihadapi lansia tidak pernah hadir sendirian. Setiap kunjungan tambahan ke rumah sakit membawa konsekuensi berlapis—kelelahan tubuh, tekanan psikologis, waktu yang tersita, serta urusan administratif yang berulang. Dalam pembacaan keadilan mutakhir, situasi semacam ini menunjukkan bagaimana kerugian dapat saling bertumpuk dan terus menekan kelompok yang sama (Wolff, 2020).

Tambahan satu kali kontrol bukan sekadar penyesuaian jadwal. Tambahan tersebut berpotensi menggerus kualitas hidup, terutama ketika prosedur yang dijalani tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan medis. Ketika pola ini berlangsung terus-menerus, kebijakan publik perlahan kehilangan fungsi perlindungannya dan justru memperpanjang ketimpangan.

Cara sebuah sistem bekerja sesungguhnya membentuk hubungan antara negara dan warga yang bergantung padanya. Dalam layanan kesehatan, hubungan tersebut tampak jelas pada lansia yang memerlukan kesinambungan perawatan dan kemudahan akses. Ketika desain prosedur tidak memperhitungkan relasi ketergantungan ini, jarak antara kebijakan dan pengalaman hidup menjadi semakin lebar.

Pemikiran keadilan relasional menempatkan kondisi semacam ini sebagai persoalan serius. Kebijakan yang adil tidak berhenti pada konsistensi aturan, tetapi pada bagaimana institusi dirancang untuk merespons kebutuhan nyata pengguna layanan, terutama kelompok yang paling bergantung pada sistem (Nedelsky, 2021). Dalam konteks rujukan BPJS, pengabaian terhadap relasi tersebut membuat prosedur terasa dingin dan semakin menjauh dari pengalaman lansia.

Berbagai kajian kesehatan global memperlihatkan pola yang serupa: sistem layanan yang tidak peka terhadap usia dan kondisi kesehatan justru menciptakan jarak baru dalam akses layanan, meskipun dibungkus dengan bahasa efisiensi dan jaminan universal (World Health Organization, 2023; United Nations, 2021). Ketika prosedur diperlakukan sama untuk semua kondisi, kelompok dengan keterbatasan fisik dan kebutuhan berkelanjutan menjadi pihak yang paling terdorong ke pinggir.

Dalam situasi seperti ini, lansia perlahan berubah menjadi kelompok yang paling letih di dalam sistem yang seharusnya memberi perlindungan. Kelelahan tersebut bukan akibat sakit semata, melainkan akibat desain kebijakan yang menuntut terlalu banyak dari tubuh yang sudah terbatas. Karena itu, koreksi kebijakan perlu diarahkan pada langkah-langkah yang sederhana dan realistis, dengan menjadikan pengalaman pasien sebagai titik tolak, bukan sebagai catatan tambahan.

Beberapa langkah korektif yang berorientasi kebijakan publik dan memungkinkan untuk segera diimplementasikan perlu dipertimbangkan, antara lain:

• Penetapan kebijakan pengecualian rujukan internal bagi lansia dan pasien penyakit kronis, melalui pengaturan teknis pada sistem BPJS Kesehatan yang memungkinkan penandaan usia dan diagnosis kronis. Dengan mekanisme ini, rujukan antarspesialis dapat diberikan dalam satu episode layanan tanpa mewajibkan kunjungan ulang yang bersifat administratif.
• Penguatan interoperabilitas rekam medis elektronik di tingkat rumah sakit, khususnya untuk layanan lanjutan antarspesialis, sehingga keputusan klinis dan kebutuhan rujukan dapat dilakukan berbasis data medis yang tersedia tanpa menambah frekuensi kunjungan fisik pasien.
• Pengembangan alur layanan terkoordinasi bagi lansia, mencakup penjadwalan antar poli dalam satu kunjungan, penyederhanaan proses administrasi, serta pengurangan antrean berlapis dengan menjadikan usia dan keterbatasan mobilitas sebagai variabel kebijakan.

Pada akhirnya, penyederhanaan regulasi kesehatan tidak ditentukan oleh seberapa rapi alur administrasi dirancang, melainkan oleh bagaimana kebijakan tersebut hadir dalam kehidupan sehari-hari lansia. Ukuran keadilan tercermin pada apakah sistem benar-benar meringankan beban kontrol rutin, prosedur berlapis, dan ketergantungan panjang pada layanan kesehatan.

Ketika pengalaman lansia sungguh-sungguh dijadikan dasar perumusan kebijakan, layanan kesehatan berhenti sekadar mengejar efisiensi. Arah kebijakan bergeser untuk memberi ruang hidup yang lebih tenang—mengurangi keharusan bolak-balik rumah sakit, memotong urusan administratif yang tidak perlu, dan membuka kemungkinan hari tua dijalani dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam kerangka ini, layanan kesehatan tidak hanya berfungsi menjaga tubuh agar tetap bertahan, tetapi juga menjaga keseharian tetap layak dijalani: waktu yang tidak habis di ruang tunggu, energi yang tidak terkuras oleh prosedur, serta kesempatan menikmati hari tua tanpa kelelahan yang seharusnya dapat dihindari.