Peran Pemerintah Dalam Memperbaiki Kondisi Demokrasi di Indonesia
Oleh: Dr. Iwan Irawan
Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mengedepankan rakyat atau wakil-wakil rakyat yang sah secara konstitusi dalam mengambil keputusan politik. Dalam demokrasi, warga negara ikut berpartisipasi aktif, seperti menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, dll. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, terdapat pemisahan kekuasaan di dalam pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun memiliki kepala negara, dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan rakyat.
Sayangnya demokrasi di Indonesia memiliki banyak masalah, seperti tingginya biaya politik, pengaruh kelompok kepentingan atau oligarki, politik identitas, dan kebebasan berpendapat. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan berikut.
- Masalah tingginya biaya politik
Di indonesia, untuk mengadakan pemilihan kepala daerah biaya yang sangat tinggi, hingga triliunan. Tingginya biaya politik disebabkan beberapa hal, seperti biaya kampanye atau tindakan illegal seperti politik uang. Tingginya biaya politik menyebabkan rakyat yang dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil rakyat hanya terbatas dari kalangan atas saja. Hal tersebut bertentangan dengan konsep demokrasi yang menjamin persamaan hak dari setiap warga negara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat memberikan batasan biaya politik dari setiap calon kepala daerah dan calon wakil rakyat. Hal ini mencakup anggaran iklan, kampanye, dan kegiatan politik lainnya, sehingga tidak ada calon yang diuntungkan secara berlebihan, seperti ukuran baleho yang jauh lebih besar, pemberian sembako gratis kepada masyarakat secara berlebihan oleh salah satu calon, dll. Pemerintah harus memberikan pengawasan terhadap dana yang digunakan setiap calon untuk menjamin kesetaraan dan keadilan untuk setiap calon.
- Masalah kelompok kepentingan atau oligarki
Selain tingginya biaya politik, kondisi demokrasi di Indonesia juga cenderung mementingkan kepentingan pihak tertentu atau oligarki. Hal tersebut berkaitan dengan masalah sebelumnya. Akibat tingginya biaya politik yang tidak dibatasi, calon pemimpin atau wakil rakyat akan cenderung meminta dan menerima dana sumbangan atau sponsor dari pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, calon pemimpin yang dipilih akan menjalankan kepentingan pihak tertentu atau kepentingan oligarki. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat membatasi biaya politik seperti kampanye, iklan, dan kegiatan lainnya sehingga kehadiran oligarki dalam demokrasi dapat berkurang. Selain itu, pemerintah dapat memberi pengawasan lebih terkait aliran dana yang masuk ke setiap calon kepala daerah atau calon wakil rakyat. Hal tersebut dapat mencegah kelompok oligarki untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi.
- Masalah politik indentitas
Politik indentitas adalah kegiatan politik yang dijalankan berdasarkan indentitas individu yang berpartisipasi dalam politik, baik suku, ras, maupun agama dan kepercayaan individu tersebut, seperti penggunaan istilah “Imam Mahdi.” Penggunaan politik indentitas secara berlebihan menyebabkan masyarakat memilih calon pemimpin atau calon wakil rakyat berdasarkan indentitas dari calon pemimpin dan calon wakil rakyat tersebut. Hal tersebut dapat merugikan calon yang berasal dari kaum minoritas. Politik indentitas tentunya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak dari kaum minoritas. Untuk mengatasi masalah politik indentitas, pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin ataupun calon wakil rakyat tanpa memandang latar belakang calon pemimpin ataupun calon wakil rakyat tersebut. Selain itu, pemerintah dapat membuat aturan atau memberikan sanksi kepada calon yang menggunakan politik indentitas hingga merendahkan kaum terntetu.
- Masalah kebebasan berpendapat
Berdasarkan artikel pada soal, kebebasan berpendapat di Indonesia masih dibatasi oleh pihak atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan konsep demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dari setiap individu tanpa dibatasi oleh pihak manapun. Untuk menjamin kebebasan berpendapat, pemerintah dapat membuat kampanye melalui berbagai media sosial terkait kebebasan berpendapat untuk setiap individu. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pengawasan lebih terutama dalam media sosial. Pemerintah dapat menegakkan hukum yang berlaku terhadap pelaku yang memberikan tekanan kepada individu yang memberikan pendapat tentang hal tertentu.
Sebagai kesimpulan, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia, diperlukan strategi yang mencakup berbagai aspek, seperti mengurangi biaya politik, mendorong budaya politik yang lebih inklusif, melindungi kebebasan sipil dan ruang digital, meningkatkan penegakan hukum dan keadilan, mengurangi peran oligarki dalam pengambilan keputusan, memerangi demokrasi yang manipulatif, dan memerangi diskriminasi dan intoleransi.
Referensi:
Tim Dosen CBDC. (2024). CHARACTER BUILDING : KEWARGANEGARAAN (CHAR6014). Jakarta. Tim Dosen CBDC
adminkesbangpol. (2022). Kesbangpol – Biaya Politik di indonesia mahal. Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo. https://kesbangpol.kulon progokab.go.id/detil/657/biaya-politik-di-indonesia-mahal
Noor, Firman. (2019). Problem Oligarki dan Solusinya. Koran Sindo. https://nasional.sindonews.com/berita/1459765/18/problem-oligarki-dan-solusinya
CNN Indonesia. (2023). Anies soal Politik Identitas, Singgung Pendukung Lain di Pilkada DKI. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231020075449-617-1013645/anies-soal-politik-identitas-singgung-pendukung-lain-di-pilkada-dki
UNAIR NEWS. (2023). Identitas dan Politik Identitas di Indonesia. Universitas Airlangga. https://unair.ac.id/identitas-dan-politik-identitas-di-indonesia/
Komnas HAM. (2022). Komnas HAM RI. #ThereIsHelp, Upaya Bersama Mendorong Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia. https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2022/5/31/2139/thereishelp-upaya-bersama-mendorong-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-di-indonesia.html
