Implikasi Pengakuan Pelanggaran HAM Berat oleh Negara dalam Perspektif Integrasi Nasional
Oleh: Deastri Anggie Shanovera, Dinda Dwi Nindita Silalahi, Katarina Prisca Rijanto, Michael Kristianto, Muhammad Fauzi Septiana Putra
Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai macam urusan dan perbedaan yang ada dalam sebuah negara untuk menciptakan harmoni nasional. Integrasi nasional sebagai sebuah proses pembinaan bangsa yang berdaulat tidak luput dari perubahan dinamis logika-logika normatif yang berkembang dalam percaturan antar-bangsa. Implikasinya, proses pembinaan bangsa yang biasanya dikaitkan dengan berbagai pelanggaran HAM tidak serta merta bertentangan secara diametral dengan upaya dan promosi penegakan nilai-nilai HAM. Ia berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan logika dalam hubungan antar-bangsa.
Dua belas pelanggaran HAM berat yang akhirnya diakui, dahulu menciptakan kehancuran harmoni nasional. Sebelum pengakuan ini, pemerintah secara tidak langsung memberikan pandangan bahwa orang-orang yang terlibat maupun yang bersimpati pada kejadian-kejadian tersebut adalah orang-orang yang berbahaya bagi negara dan mengancam kesatuan serta persatuan bangsa Indonesia. Hal ini menghasilkan ketakutan bagi keluarga para korban beserta orang yang nyatanya memiliki pandangan yang sama untuk bebas berekspresi dan berpendapat. Oleh karena itu, mereka tidak merasakan ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu hak sipil, hak politik, dan hak sosial-ekonominya sebagai warga negara juga tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Misalnya orang-orang maupun keluarga korban yang terlibat dalam peristiwa tersebut tidak diperbolehkan menjadi bagian dalam pemerintahan maupun abdi negara. Tidak adanya pemenuhan hak-hak tersebut dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya tidak dipenuhi kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini merupakan wujud nyata dari disintegrasi nasional dimana tidak adanya keselarasan antara negara dan warga negara.
Peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional adalah dengan keterbukaan dan demokratisasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Pada kasus diatas, dahulu pemerintah tidak menjalankan perannya sebagai penyelenggara sekaligus pihak yang wajib mempertahankan integrasi nasional karena telah mencabut dan/atau melanggar hak-hak yang dimiliki oleh korban dari peristiwa-peristiwa terkait. Saat ini dengan diakuinya dua belas peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM berat oleh pemerintah, artinya negara mengakui bahwa peristiwa tersebut adalah kesalahan negara yang sekaligus menjernihkan pandangan semua warga negara terhadap pihak terkait jika mereka bukanlah orang yang bersalah dimata hukum. Selain itu dengan adanya pengakuan tersebut, pihak-pihak terkait kembali diakui hak-haknya sebagai warga negara. Dengan ini pemerintah telah berusaha memulihkan disintegrasi nasional yang muncul akibat peristiwa-peristiwa ini.
