Implikasi Pengakuan Pelanggaran HAM dalam Perspektif Integrasi Nasional
Oleh: Andryan, Chyntia, Jason Orlando Indrawan, Jessica Hidayat, Joyceline Graciella Siento, Putu Agus Parimarta
Integrasi nasional merupakan sebuah proses penyatuan di dalam suatu negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, seperti suku, budaya, bahasa, etnis, agama dan lain sebagainya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di dalam sebuah negara. Berbagai upaya telah dialami Indonesia untuk membangkitkan integrasi nasional. Salah satunya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Januari 2023. Beliau menyatakan bahwa negara mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dengan kurang lebih terdapat 12 pelanggaran, diantaranya Pembunuhan Massal 1965, Talangsari Lampung 1989, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II dan Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus).
Menurut kelompok kami, pengakuan yang dilakukan oleh presiden tersebut membawa implikasi atau dampak positif terhadap proses integrasi nasional di Indonesia. Alasannya adalah karena hal tersebut menunjukkan bahwa negara tengah berusaha untuk memulihkan serta mengakui kembali hak-hak yang telah direnggut dari para korban pelanggaran HAM tersebut. Adapun hak-hak tersebut antara lain hak atas kebenaran, hak untuk mengakses keadilan, hak reparasi atas kerugian yang diderita dan hak atas pemulihan hak sipil. Hak-hak di atas dapat diartikan bahwa mereka para pelaku atau korban dari tragedi-tragedi tersebut yang ketika itu tercatat atau dikatakan sebagai kriminal, sekarang negara hadir dan berusaha bertanggung jawab untuk memulihkan nama mereka sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti dengan warga negara Indonesia yang lainnya.
Disisi lain, dengan adanya pengakuan pelanggaran HAM ini, Indonesia tengah berusaha mentransformasi dan berbenah terkait dengan sistem perlindungan dan penjaminan HAM yang ada. Sehingga kedepannya dapat memberikan nilai keadilan sosial (social justice) dan membuat pendekatan keamanan yang berdasarkan pada hak sipil dan politik warga negara yang mana kedua hal diatas merupakan beberapa bagian dari strategi kebijakan dalam membangun integrasi nasional. Selain itu, tindakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap negara dan dapat memicu rasa solidaritas, toleransi, persatuan dan kesatuan nasional.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan presiden terkait adanya pelanggaran HAM di Indonesia ini merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan integrasi nasional dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Cara-cara yang dilakukan pemerintah antara lain dengan mengembalikan hak-hak para korban HAM serta berusaha mentransformasi dan membenahi sistem perlindungan dan penjaminan HAM sehingga dapat mewujudkan integrasi nasional.
