Warga Besipae Menolak Relokasi

by: Silverius Constantino Johanes Maria Lake

Pertemuan antara Pemprov NTT dengan warga Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Sabtu (15/2/2020) guna penyelesaian masalah lahan Besipae berakhir buntu. Solusi relokasi yang ditawarkan Pemprov NTT untuk warga Besipae ditolak warga. Karena itu, pekan depan Pemprov NTT berencana mengambil sikap tegas dengan melakukan penertiban. Niko Manao, tokoh masyarakat Besipae kepada pos kupang.com via telepon seluler mengatakan, agenda pertemuan guna melakukan sosialisasi terkait rencana Pemprov NTT untuk melakukan relokasi ditolak warga. Warga berkeras tidak mau relokasi meski Pemprov NTT mengancam akan melakukan penertiban. “Tadi mereka (Pemprov NTT) mau sosialisasi terkait relokasi tetapi kami tolak sehingga tidak jadi. Oleh sebab itu, ada rencana mereka mau melakukan penertiban. Saya tegaskan kami siap lawan,” ungkap Niko.

Menanggapi tawaran pemerintah muncul pertanyaan apakah warga masyarakat Besipae perlu relokasi? Penolakan masyarakat justru menunjukkan bahwa mereka telah menetap lama sehingga menyatu dengan lingkungan Besipae. Argumentasi yang dibangun masyarakat Besipae adalah kecocokan dengan lingkungan alam Besipae. Sehingga mereka menolak relokasi ke tempat hunian baru. Setelah melihat fakta seperti ini, pemerintah perlu berpikir ulang tentang peternakan di lahan baru. Selanjutnya merancang perubahan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penolakan masyarakat Besipae tentu berdasarkan rasa aman yang diperoleh dari tanah tersebut bertahun.

Selain dimensi keamanan dan ekonomi, keadilan pun menjadi masyarakat Besipae menolak tawaran relokasi di tempat yang baru. Teori keadilan menunjukkan implikasi keadilan dalam berbagai kebijakan ekonomi kontemporer. Teori keadilan ini pun harus diterapkan bagi masyarakat Besipae. Pemerintah daerah wajib implementasi keadilan bagi masyarakat Besipae melalui peningkatan kehidupan ekonomi. Sehingga mebangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, ketika pemerintah menawarkan program apa saja terhadap masyarakat, tentu diterima dengan baik termasuk relokasi masyarakat Besipae. Jika tidak maka masyarakat selalu dibawa pemerintah ke situasi yang kompleks dan konflik. Apakah memang demikian pendekatan pemerintah? Wajar masyarakat seperti warga Besipae menolak relokasi mendadak dan spontan. ***