Kolonialisme Hijau dan Masa Depan Anak-Anak Papua

Oleh: Cicilia Damayanti

Tidak semua pembangunan menghadirkan keadilan. Tidak semua transisi menuju energi hijau menghasilkan masa depan yang lebih manusiawi. Dalam banyak kasus, kemajuan justru dibangun di atas pengorbanan kelompok yang paling rentan—masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak.

Papua memperlihatkan paradoks tersebut dengan jelas. Di tengah berbagai proyek pembangunan, eksploitasi sumber daya, dan narasi besar tentang kemajuan, hak dasar untuk hidup aman, memperoleh lingkungan yang layak, dan memiliki masa depan yang bermartabat justru masih menjadi perjuangan bagi banyak orang.

Film Pesta Babi menghadirkan potret yang tajam tentang realitas ini. Film tersebut tidak sekadar berbicara tentang konflik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekerasan, ketidakadilan, dan perebutan ruang hidup meninggalkan luka yang paling dalam bagi mereka yang paling rentan. Di balik angka pertumbuhan, proyek investasi, dan janji pembangunan, ada perempuan yang hidup dalam ketakutan dan anak-anak yang masa depannya dipertaruhkan.

Selama berabad-abad, kolonialisme dikenal melalui pendudukan wilayah dengan kekuatan militer dan penguasaan sumber daya secara paksa. Namun, abad ke-21 menghadirkan wajah kolonialisme yang jauh lebih halus. Kolonialisme tidak lagi selalu datang dengan senjata, melainkan melalui bahasa pembangunan, investasi, modernisasi, dan bahkan penyelamatan lingkungan. Semua istilah tersebut terdengar mulia. Namun pertanyaan etis yang harus terus diajukan adalah: siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biayanya?

Ketika masyarakat adat kehilangan tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan, ketika hutan yang menyediakan pangan dan ruang budaya berubah menjadi kawasan industri, atau ketika anak-anak tumbuh dalam ketidakpastian akibat konflik yang berkepanjangan, pembangunan kehilangan makna kemanusiaannya. Pada titik tersebut, pembangunan tidak lagi menjadi sarana untuk memajukan manusia, melainkan berubah menjadi mekanisme yang menempatkan manusia sebagai korban dari proses yang seharusnya melayani mereka.

Kondisi ini menjadi semakin problematis ketika dibungkus dengan narasi “hijau”. Dunia memang sedang menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin serius. Berbagai negara berlomba mencari sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Akan tetapi, transisi energi tidak otomatis identik dengan keadilan. Sebuah kebijakan tidak menjadi bermoral hanya karena menggunakan label hijau.

Di berbagai tempat, termasuk Indonesia, muncul kecenderungan untuk mengubah lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai sumber pangan atau ruang hidup masyarakat menjadi bagian dari rantai produksi energi. Kebijakan tersebut sering kali dibenarkan atas nama masa depan yang lebih berkelanjutan. Namun terdapat ironi yang tidak boleh diabaikan. Pada saat perubahan iklim mengancam produksi pangan global dan meningkatkan risiko kelaparan, sebagian sumber daya justru diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya apakah energi tersebut lebih ramah lingkungan, tetapi juga apakah kebutuhan mesin sedang ditempatkan di atas kebutuhan manusia. Jika lahan yang dapat menghasilkan pangan justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, maka dunia berisiko menyelesaikan satu krisis dengan menciptakan krisis yang lain. Transisi energi yang mengorbankan ketahanan pangan hanya akan melahirkan bentuk ketidakadilan baru.

Abad ke-21 memang sangat fasih menyulap eksploitasi menjadi tontonan yang jamak. Di wilayah urban, kita hari ini disuguhi fenomena orang tua yang mulai mengeksploitasi anak demi algoritma, views, dan atensi digital—sebuah komodifikasi anak yang dibungkus dengan visual menggemaskan demi kapitalisme layar, namun ironisnya masih luput dari gugatan etis publik. Sementara perhatian kita perlahan tersedot oleh gemerlap gawai yang menormalisasi eksploitasi digital tersebut, ada eksploitasi anak dalam wujud lain yang jauh lebih sunyi di pedalaman Papua. Jika anak-anak di ruang digital mulai kehilangan privasi dan hak bermain organik demi ambisi ekonomi orang dewasa, anak-anak Papua kehilangan tanah adat, sungai bersih, dan ruang hidup mereka demi mesin-mesin transisi energi global yang berlabel “hijau”. Keduanya berada dalam esensi yang sama: anak-anak diredusir menjadi sekadar instrumen dan angka statistik demi memuaskan keserakahan dunia orang dewasa.

Bagi masyarakat Papua, persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari pengalaman panjang menghadapi eksploitasi sumber daya alam. Kerusakan lingkungan tidak hanya berarti hilangnya pohon atau berubahnya bentang alam. Kerusakan lingkungan berarti hilangnya sumber pangan, hilangnya ruang bermain anak-anak, hilangnya pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi, serta hilangnya kemampuan komunitas untuk mempertahankan kehidupan mereka sendiri. Pada akhirnya, yang paling rentan menanggung dampaknya adalah perempuan dan anak-anak.

Anak-anak Papua berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat. Mereka berhak menikmati sungai yang bersih, hutan yang lestari, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Hak-hak tersebut bukan hadiah dari negara ataupun investor, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Sebagai warga negara Indonesia, anak-anak Papua memiliki nilai yang sama dengan anak-anak di seluruh wilayah Nusantara. Masa depan mereka tidak dapat ditukar dengan keuntungan ekonomi jangka pendek ataupun target pembangunan yang hanya diukur melalui angka-angka pertumbuhan.

Momentum Hari Anak Nasional seharusnya mendorong kita untuk melihat pembangunan dari perspektif yang berbeda. Ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata terletak pada jumlah investasi yang masuk atau besarnya proyek yang dibangun, melainkan pada kemampuan negara menjamin kehidupan yang layak bagi generasi yang akan datang. Jika anak-anak masih hidup dalam ketakutan, kehilangan ruang hidup, atau menghadapi ancaman kelaparan akibat rusaknya lingkungan, maka pembangunan belum benar-benar mencapai tujuannya.

Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menciptakan ekonomi yang tumbuh atau energi yang lebih bersih. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap kebijakan tetap menempatkan manusia sebagai tujuan utama. Papua mengingatkan kita bahwa pembangunan yang adil harus dimulai dari pengakuan bahwa tanah bukan sekadar komoditas, hutan bukan sekadar sumber keuntungan, dan anak-anak bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah masa depan bangsa yang tidak dapat diperjualbelikan atas nama apa pun, termasuk atas nama pembangunan yang mengaku hijau.