Jakarta Fair: Masihkah Pesta Rakyat?
Oleh: Markus Kurniawan
Setiap kali bulan Juni tiba, ingatan kolektif warga Jakarta langsung tertuju pada satu ritual tahunan: Jakarta Fair, atau yang sekarang dikenal dengan Pekan Raya Jakarta (PRJ). Wangi khas kerak telor, keramaian manusia, kebisingan klakson serta pertunjukkan kembang api di langit Kemayoran menjadi lanskap yang akrab. Namun, di balik gemerlap lampu stan (termasuk para penjaga stan yang cantik-cantik) dan kepulan asap serta harum kuliner itu, ada pergeseran esensi yang sunyi namun tajam. PRJ hari ini bukan lagi sebuah perayaan milik warga, melainkan ruang etalase raksasa yang dikuasai penuh oleh syahwat kapitalisme korporasi.
Jika kita menengok sejarah ke belakang, ada kontras yang begitu mencolok. Lahir di Monas pada 5 Juni 1968, “Djakarta Fair” dibidani oleh duet Ketua KADIN Syamsudin Mangan dan Gubernur Ali Sadikin dengan satu visi yaitu menyatukan pasar malam liar menjadi satu hajatan rakyat yang terpusat dan murah meriah. Di era awal itu, Pemprov DKI bertindak sebagai fasilitator murni lewat yayasan nirlaba. Tiket masuknya hanya puluhan rupiah, sekadar kontribusi kebersihan. Hebatnya, stan-stan UMKM, perajin lokal, hingga anjungan daerah disubsidi penuh alias gratis. Negara hadir untuk memastikan abang tukang mainan tradisional dan perusahaan semen duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di hadapan warga yang merayakan ulang tahun kotanya.
Dinding pemisah mulai terbangun kokoh sejak tahun 1992 ketika PRJ dipindahkan ke bekas Bandara Kemayoran. Pindahnya lokasi bukan cuma soal kebutuhan ruang yang lebih luas, melainkan juga perpindahan ideologi. Puncaknya pada 2004, saat pengelolaan diserahkan total ke tangan swasta (PT JIExpo). Sejak detik itu, romansa “pesta rakyat” resmi digusur oleh hitung-hitungan bisnis yang dingin. PRJ bertransformasi menjadi mesin uang raksasa dengan target transaksi triliunan rupiah sebagai satu-satunya indikator kesuksesan. Semakin besar perputaran uangnya semakin sukses penyelenggaraannya.
Komersialisasi ini menciptakan sekat-sekat ekonomi. Menikmati PRJ hari ini butuh modal yang memberatkan bagi sebagian orang (40.000-120.000 rupiah). Tiket masuk yang dulu merakyat kini berlipat ganda, bahkan dipisah lewat sistem bundling jika pengunjung ingin menonton panggung musik. Di dalam area pameran, hukum rimba ekonomi berlaku. Siapa yang berduit, dia yang mendapat tempat terbaik. Akibatnya, stan strategis dikuasai oleh raksasa otomotif, korporasi gadget, waralaba multinasional maupun para raksasa ekonomi lainnya.. Penjual kerak telor dan pengrajin lokal yang dulu menjadi nyawa PRJ kini diposisikan sebagai sekadar “aksesori pelengkap” (beberapa dekade lalu justru kerak telor yang selalu saya tunggu). Bahkan, instansi pemerintah daerah pun kini diperlakukan layaknya penyewa komersial biasa yang harus menguras dana APBD demi sebuah anjungan promosi.
Kita dipaksa maklum bahwa ini adalah konsekuensi logis dari sebuah industrialisasi modern. Namun, menjadikan perayaan hari jadi sebuah kota sebagai ajang komersialisasi tanpa batas adalah bentuk pengasingan perlahan terhadap warganya. Jakarta Fair hari ini memang sukses besar secara finansial, tetapi ia telah kehilangan jiwanya. Ia bukan lagi pesta rakyat tempat warga kelas bawah bersuka ria merayakan ulang tahun kotanya. PRJ adalah sebuah mal raksasa berkedok festival rakyat yang dikemas untuk memeras isi kantong pengunjung demi keuntungan segelintir korporat. Mungkin Pekan Raya Jakarta perlu dinamai ulang menjadi Pesta Rakyat Jakarta. Dirgahayu Jakarta ke-499.
