Rakyat Melawan Rakyat: Cermin Retak Indonesia Masa Kini
Oleh: Cicilia Damayanti
Pada sebuah peristiwa yang menyisakan diam panjang, Indonesia memperlihatkan wajah yang sulit untuk ditatap lama-lama. Di tengah riuhnya jalanan, seorang orang tua “menyerahkan” anaknya kepada aparat—bukan karena kehilangan kasih, melainkan karena kehilangan harapan. Peristiwa itu terasa seperti cermin retak, memantulkan sesuatu yang selama ini diketahui, tetapi kerap dihindari untuk dilihat.
Peristiwa ini mungkin tampak sederhana, bahkan dianggap biasa: penertiban pedagang kaki lima oleh aparat. Namun, dalam salah satu kejadian di Ciracas, Jakarta Timur, seorang pedagang menaruh anaknya ke dalam mobil Satpol PP sebagai bentuk perlawanan yang lahir dari keputusasaan (https://www.metrotvnews.com/read/KRXCQpj1-250-personel-gabungan-tertibkan-pkl-di-jaktim). Tindakan tersebut bukan sekadar luapan emosi, melainkan penanda runtuhnya harapan di tengah tekanan hidup yang kian sempit.
Dalam situasi seperti ini, terlalu mudah untuk menunjuk siapa yang salah. Pedagang dianggap melanggar ketertiban karena berjualan di ruang publik. Pemerintah dinilai gagal menyediakan ruang ekonomi yang layak bagi warganya. Sementara aparat Satpol PP menjalankan tugas yang sering kali menempatkan mereka sebagai “wajah keras” negara.
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.
Yang terjadi di jalanan bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan benturan antara kebutuhan hidup dan sistem yang belum mampu mengakomodasi semua. Pedagang kaki lima bukan sekadar “pengganggu ketertiban”—mereka adalah individu yang berjuang bertahan di tengah keterbatasan. Di sisi lain, aparat Satpol PP bukanlah musuh rakyat. Mereka adalah bagian dari kelompok sosial yang sama—bekerja untuk bertahan hidup, menjalankan perintah dalam struktur yang tidak mereka tentukan.
Di titik ini, yang kita saksikan sesungguhnya adalah rakyat yang berhadapan dengan rakyat. Konflik horizontal yang tampak kasat mata, tetapi berakar pada persoalan struktural yang jauh lebih dalam.
Ironinya, ini terjadi di bulan ketika negara merayakan buruh, keluarga, pendidikan, dan kebangkitan. Tetapi apa arti kebangkitan jika sebagian masyarakat masih terjebak dalam lingkaran bertahan hidup? Apa makna pendidikan jika tidak mampu membuka jalan keluar dari kemiskinan? Dan bagaimana kita memahami keluarga, ketika seorang orang tua sampai pada titik menyerahkan anaknya sebagai bentuk protes terhadap keadaan?
Menyederhanakan masalah ini sebagai “kesalahan individu” justru berbahaya. Karena itu berarti kita menutup mata terhadap akar persoalan: ketimpangan ekonomi, terbatasnya akses kerja layak, serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.
Namun, di saat yang sama, refleksi juga perlu diarahkan pada kesadaran kolektif. Bukan untuk menyalahkan masyarakat kecil, melainkan untuk melihat bahwa perubahan tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga pada cara masyarakat memandang pendidikan, solidaritas, dan masa depan.
Selama masyarakat masih dipaksa bertahan tanpa ruang untuk berkembang, konflik seperti ini akan terus berulang. Dan selama negara belum mampu menjembatani kebutuhan hidup dengan kebijakan yang manusiawi, jalanan akan tetap menjadi panggung pertarungan yang tidak adil.
Yang paling menyedihkan bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi bahwa kita memilih berpaling dari cermin yang telah retak—karena takut melihat wajah kita sendiri di dalamnya.
