Kritik Post-Development dalam “Pesta Babi”: Antara Integrasi Nasional dan Resiliensi Nasional
Oleh: Agung Setiawan, S. Hum., M. Hum.
Pembangunan bukanlah term netral dan akan selalu melibatkan ideologi tersembunyi maupun hegemoni terang-terangan. Terlebih lagi fenomena developmentalisme di negara dunia ketiga sering kali dipahami sebagai upaya objektif untuk mengentaskan ketertinggalan dan keterbelakangan melalui industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi bahkan percepatan ekonomi dalam skala global. Terlepas dari fakta historis bahwa masyarakat bangsa ini pun pernah terdokumentasikan sebagai “tontonan” dari pagelaran kolonial global dalam Colonial Expo hingga Human Zoo di Amsterdam. Sebuah etalase kehidupan lokal bangsa yang dipaksakan sesuai dengan standar penjajah dengan janji pembangunan dengan konsekuensi eksploitasi sumber daya hingga martabat kemanusiaan. Belum tuntas upaya resiliensi bangsa ini dari satu rezim ke rezim lainnya, hingga sekarang pun jejak neo-kolonialisme masih bisa dilacak di dalam diskursus developmentalisme melalui perspektif relasi kuasa yang masih berlangsung menelisik menjadi program-program integrasi.
Film dokumenter Pesta Babi (2026) garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale melalui platform Watchdoc yang sempat dan masih menuai kontroversi, justru hadir sebagai manifestasi nyata dari apa yang dalam diskursus pembangunan disebut sebagai “relasi kuasa asimetris” yang selalu merugikan pihak lokal dengan membawa intensi politis dan rekayasa sosial dilihat dari perspektif post-development. Film Pesta Babi mendokumentasikan bagaimana hutan sagu—jantung kehidupan masyarakat—dihancurkan demi perkebunan tebu berskala besar. Praktik ini merupakan kontinuitas kolonialisasi yang dibungkus dalam narasi modernisme; di mana masyarakat lokal hanya diposisikan sebagai objek yang harus didisiplinkan agar menjadi manusia modern. Dalam Pesta Babi, kita melihat bagaimana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan mengonstruksi identitas masyarakat adat sebagai subjek yang “terpingkirkan” dalam penentuan hajat hutan dan berkehidupan mereka. Ritual dan tradisi Awon Atatbon (Pesta Babi) harus tergeser seiring bergesernya fungsi hutan yang tadinya merupakan habitat alami bagi ekosistem lingkungan sekaligus budaya menjadi komoditas sawit dan tebu.
Perampasan tanah atas nama proyek strategis demi tuntutan integrasi nasional ketahanan pangan telah membuka luka lama dan merenggut resiliensi sosial masyarakat adat yang masih belum sembuh dari era kolonialisme hingga era neo-kolonialisme sekarang ini. Bukan hanya tanah dan hutan adat saja yang direnggut dalam hegemoni pembangunan ini, namun juga akar identitas eksistensi masyarakat lokal. Setidaknya Film dokumenter ini ingin mengartikulasikan krisis ekologis sekaligus eksistensial selalu akan membayangi masyarakat lokal sebagai satu-satunya korban. Hal ini sejalan dengan pandangan post-development bahwa standar pembangunan tanpa memperhatikan lokalitas dipaksakan sebagai kebenaran final, yang pada akhirnya melahirkan normalisasi dan regulasi yang mematikan ruang hidup lokal demi mengejar angka stabilitas nasional. Kritik post-development dokumenter Pesta Babi berfungsi sebagai taktik arkeologis yang mengungkap bagaimana “kewajaran global” tentang pembangunan sebenarnya penuh dengan rekayasa struktural. Dengan menolak universalisasi sepihak, kita didorong untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih plural dan lokal. Apakah pembangunan itu benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, atau sekadar mekanisme untuk melanggengkan hegemoni pembangunan yang menindas lokalitas?.
