Pengaruh Indonesia Menjadi Anggota BRICS dalam Politik Bebas Aktif : Deviasi atau Bukan?  

Oleh : Kevin Brave | PPTI 19 | 2702365291

Pada awal masa kepresidenan Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai presiden ke-8 Indonesia, Brazil mengumumkan bahwa Indonesia menjadi anggota penuh dari BRICS yang sekarang disebut juga sebagai BRICS Plus. Hal ini membuat kekhawatiran untuk orang-orang yang mengikuti posisi Indonesia dalam geopolitik dunia. Dengan menjadi anggota BRICS yang anggota utamanya adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, banyak yang berasumsi bahwa Indonesia sekarang memihak blok ini dan dengan asumsi tersebut banyak juga yang berpikir bahwa Indonesia telah menyimpang(deviasi) dari politik bebas aktif.

Untuk mengetahui apakah Indonesia benar-benar memihak blok yang baru ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu relasi negara-negara yang sudah disebutkan di atas dengan negara yang cenderung memihak blok barat atau relasinya dengan organisasi yang mayoritas anggotanya adalah blok barat. Organisasi ini adalah Organisation for Economic Co-operation and Development atau disingkat menjadi OECD. OECD beranggotakan Amerika Serikat, Britania Raya, dan anggota lainnya yang kebanyakan dapat disebut sebagai negara yang berpihak pada blok barat. OECD sendiri mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia yaitu Brazil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan yang mereka sendiri sebut sebagai mitra kunci OECD. Hal ini berarti hanya Rusia yang tidak menjadi mitra kunci dalam OECD. Karena perbedaan hubungan ini, kita tidak bisa menyebutkan bahwa semua anggota BRICS memiliki hubungan internasional yang sama dengan negara-negara barat.

Melanjutkan topik OECD, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tertarik bergabung dengan OECD, negara-negara ini disebut sebagai negara kandidat aksesi. Indonesia menjadi negara kandidat aksesi sejak Februari 2024 dan menjadi negara kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara. Perkembangan kerja sama Indonesia dengan OECD bisa dilihat dari partisipasi Indonesia dalam 11 badan OECD dan mematuhi 15 instrumen legal OECD serta pembukaan kantor OECD yang berlokasi di Jakarta pada tahun 2015. Indonesia juga menargetkan untuk menjadi anggota penuh OECD pada tahun 2027 dan masih menargetkan keanggotaan tersebut bahkan setelah menjadi anggota penuh BRICS.

Melihat Indonesia yang sudah menjadi anggota penuh BRICS dan juga masih menargetkan keanggotaan OECD pada tahun 2027. Indonesia terlihat masih menjalankan kebijakan politik luar negerinya yaitu politik bebas aktif. Politik Bebas Aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan. Politik Bebas Aktif juga menjadi strategi Indonesia dalam berpartisipasi dalam SDG ke 17 yaitu Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan. Dengan menjadi anggota BRICS yang beranggotakan negara seperti Brazil, India, dan Afrika Selatan yang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, serta beranggotakan negara seperti Rusia dan China yang tidak memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, serta menjadi negara kandidat aksesi OECD, maka Indonesia aktif dalam menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara di dunia, tetapi juga tidak terlihat memihak salah satu blok. Jika Indonesia dikatakan memihak blok negara-negara barat, perlu diketahui bahwa Indonesia sudah menjadi anggota BRICS yang negara-negaranya bukan dari blok negara-negara barat. Tetapi jika Indonesia dikatakan memihak blok negara-negara BRICS, perlu diketahui juga bahwa Indonesia menjadi anggota kandidat aksesi OECD yang berisikan negara-negara dari blok barat.

Tidak dapat dimungkiri bahwa dengan Indonesia menjadi anggota BRICS, banyak yang berasumsi bahwa Indonesia sudah memihak salah satu blok dan sudah menyimpang dari politik bebas aktif. Hal ini diperburuk dengan ancaman dari Amerika Serikat yang sekarang dipimpin oleh Donald Trump yang secara langsung membuat BRICS seolah-olah musuh dari negara-negara dari blok barat terutama Amerika Serikat. Ancaman tersebut adalah mengenakan tarif 100 persen kepada negara-negara anggota BRICS. Ancaman itu akan direalisasikan jika Rusia, China, dan negara anggota BRICS lainnya merealisasikan penggunaan mata uang non-dollar atau mata uang baru untuk transaksi perdagangan. Tetapi dengan mengetahui informasi bahwa Indonesia dan beberapa negara BRICS juga sudah menjadi negara aksesi kandidat atau mitra kunci OECD yang salah satu anggotanya adalah Amerika Serikat, maka pertanyaan apakah Indonesia sudah menyimpang dari politik bebas aktif dapat dijawab. Indonesia belum menyimpang dari politik bebas aktif karena keaktifannya dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara atau organisasi di dunia, serta tidak memihak blok manapun dengan menjadi anggota penuh atau anggota kandidat aksesi di organisasi yang memiliki negara-negara yang tidak dalam satu blok.

Referensi

BRICS Brazil. (9 Januari 2025). Brazil announces Indonesia as full member of BRICS. https://www.gov.br/planalto/en/latest-news/2025/01/brazil-announces-indonesia-as-full-member-of-bri cs

OECD. Members and Partners(Anggota dan Mitra) OECD. https://www.oecd.org/en/about/members-partners.html

OECD. Accession, Key Partner, Indonesia. https://www.oecd.org/en/countries/indonesia.html

Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. (16 Mei 2024). Indonesia Seeks to Become OECD Member State by 2027. https://setkab.go.id/en/indonesia-seeks-to-become-oecd-member-state-by-2027/

Sabir. Politik Bebas Aktif. https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?p=show_detail&id=395&keywords=