Upaya  Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum

Oleh: Dr. Iwan Irawan

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangatlah penting, sesuai dengan paragraf pada poin A. Meskipun sudah membaik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia dapat terbilang masih cukup rendah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum dengan beberapa cara, seperti berikut ini.

  • Transparansi dan akuntabilitas

Pemerintah harus transparan terkait penegakkan hukum dari kasus-kasus yang sedang terjadi. Segala proses penegakkan hukum harus dilakukan tanpa ditutupi dari rakyat. Proses penegakkan hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh rakyat, seperti melalui media massa (televisi, koran, internet, media sosial, dll). Dengan transparansi masyarakat dapat mengetahui proses penegakkan hukum yang sedang terjadi, sehingga rakyat dapat menilai proses penegakkan hukum berlangsung dengan benar atau tidak.

Selain transparan, proses penegakkan hukum yang terjadi juga harus dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki akuntabilitas. Jika proses penegakkan hukum sudah transparan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum akan menurun.

  • Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat

Sebelum mempercayai penegakkan hukum, setiap individu perlu untuk memahami hal-hal terkait hukum. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan edukasi berupa pendidikan hukum. Integrasi pendidikan hukum dengan sistem kurikulum yang ada di sistem pendidikan Indonesia, dapat membantu masyarakat memhami prosedur hukum dan proses penegakkannya. Jika masyarakat sudah memahami hukum dan proses penegakkan hukum, masyarakat akan lebih percaya pada sistem penegakkan hukum. Selain melalui sistem pendidikan secara resmi, pemerintah dapat membuat kampanye melalui berbagai media, seperti media sosial, spanduk, siaran televisi, dll untuk mengkampanyekan pentingnya rasa percaya masyarakat terhadap penegakkan hukum. Melalui berbagai media, masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan, juga dapat memahami pentingnya kepercayaan dan peran masyarakat dalam proses penegakkan hukum.

Beberapa usulan dan Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atas upaya penegakkan hukum. Sebuah survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa vonis maksimal terhadap Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap penegakan hukum meningkat secara signifikan setelah vonis maksimal terhadap Sambo.

Para pengkaji dan pengelola hukum percaya bahwa penegakan hukum adalah komponen pemerintahan yang sangat penting. Salah satu masalah utama perilaku publik di Indonesia adalah penegakan hukum. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap penegak hukum di Indonesia, berikut enam usulan tindakan yang dapat diambil:

  1. Membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum yang korup: Pemerintah dapat mengambil langkah untuk membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum yang korup dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  2. Membangun fasilitas yang mendukung penegakan hukum: Pemerintah dapat membangun fasilitas dengan sarana fisik, peralatan, dan sumber daya manusia untuk mendukung penegakan hukum.
  3. Membangun budaya hukum yang positif: Pemerintah memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
  4. Membangun sistem hukum yang efisien dan transparan: Pemerintah dapat membangun sistem hukum yang efisien dan transparan dengan memperbaiki peraturan yang buruk, mengawasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mengawasi penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan.
  5. Membangun mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang baik: Pemerintah dapat meningkatkan pendidikan dan pelatihan penegak hukum, meningkatkan kemampuan dan pengalaman penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
  6. Membangun kesadaran hukum masyarakat: Pemerintah dapat membantu masyarakat memahami bahwa hukum tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga harus dilaksanakan secara efektif.

Kasus Ferdy Sambo adalah bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia meningkatkan kepercayaan publik. Menurut Survei Indikator Politik Indonesia, setelah vonis Sambo, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia meningkat. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil pemerintah dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Referensi:

Tim Dosen CBDC. (2024). CHARACTER BUILDING : KEWARGANEGARAAN (CHAR6014). Jakarta. Tim Dosen CBDC

Santoyo. (2008). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Dinamika Hukum. 8(3). 199-204.

Administrator. (2014). Tumbuhkan Kepercayaan Publik, Pemerintah Diminta Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas. Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/9526-tumbuhkan-kepercayaan-publik-pemerintah-diminta-kedepankan-transparansi-dan-akuntabilitas/

Kominfo. (2018). Memulihkan Kepercayaan Publik Dengan Mewujudkan Jaksa Sahabat Masyarakat. Kominfo. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/13405/ memulihkan-kepercayaan-publik-dengan-mewujudkan-jaksa-sahabat-masyarakat/0/arti kel_gpr

Rizhan, Afrinald. 2023. Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Halaman 5 – 7.

Iwan Irawan