Peran Pemuda Memperbaiki  Demokrasi  Indonesia

Oleh: Dr. Iwan Irawan

Masyarakat muda Indonesia terdiri dari kelompok orang yang berusia antara lima belas hingga tiga puluh lima tahun. Masyarakat muda merupakan komunitas yang sangat penting dalam demokrasi Pancasila di Indonesia. Mereka berperan penting dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar utama demokrasi di Indonesia.

Sejarah generasi muda Indonesia bermula saat Indonesia mengalami reformasi tahun 1998. Generasi muda saat ini berperan aktif dalam mengubah politik dan ekonomi Indonesia. Mereka juga berperan dalam mengubah budaya dan globalisasi ke arah yang lebih modern, yang berdampak pada nilai-nilai dan perilaku generasi muda.

Beberapa elemen, seperti sikap, aktivitas, dan teknologi, menentukan karakteristik generasi muda Indonesia. Disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, generasi muda Indonesia menjadi lebih individualis dan konsumtif. Mereka juga lebih tertarik pada budaya modern dari negara lain, yang merusak budaya lokal.

Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila adalah tugas masyarakat muda dalam demokrasi Pancasila di Indonesia. Untuk menduniakan budaya, generasi muda harus memiliki rasa nasionalisme dan mampu memanfaatkan teknologi. Selain itu, generasi muda harus memiliki nasionalisme yang kuat, yang dapat digunakan untuk membangun nasionalisme.

Masyarakat muda Indonesia memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi Pancasila. Generasi muda harus memiliki sifat cinta budaya bangsa, kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk menduniakan budaya, dan nasionalisme yang kuat.

Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat muda di Indonesia untuk memperbaiki kondisi demokrasi Indonesia?

Berdasarkan masalah yang dibahas dalam artikel “Tantangan Demokrasi di Indonesia, Mahfud MD: Kita Berdebat Apa Pun, Keputusannya Ada di Oligarki”, berikut adalah tindakan realistis yang dapat dilakukan oleh masyarakat muda Indonesia untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia:

  1. Mengurangi biaya politik: Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah tingginya biaya politik. Masyarakat muda memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tentang cara dana yang digunakan untuk kampanye politik. Ini dapat dicapai melalui pengawasan partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta dengan menjadi aktivis transparansi dan mengumpulkan informasi tentang manajemen dana kampanye politik.
  2. Memperkuat penegakan hukum: MD Mahfud menyatakan bahwa penegakan hukum yang memenuhi harapan dan keadilan publik masih jauh dari sempurna. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kultur hukum yang baik, masyarakat muda dapat membantu penegakan hukum di Indonesia. Mereka juga dapat menjadi aktivis dalam mengurangi korupsi dan membangun kultur transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah dan partai politik.
  3. Memperkuat kebebasan berpendapat: Mahfud MD menyatakan bahwa ada penghalang terhadap kebebasan berpendapat dalam kelompok masyarakat sendiri. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, membangun kultur yang memungkinkan toleransi dan bakat dalam berbicara, masyarakat muda memiliki kapasitas untuk membantu memperkuat kebebasan berpendapat di Indonesia. Masyarakat muda dapat mengurangi praktik diskriminasi dan intoleransi yang dapat menyebabkan konflik horizontal.
  4. Memperkuat demokrasi manipulatif: Mahfud MD menyatakan bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah demokrasi yang manipulatif yang merusak hak orang lain atau melanggar konstitusi. Dengan meningkatkan pengenalan hukum dan membangun kultur transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah dan partai politik, masyarakat muda dapat membantu memperkuat demokrasi manipulatif di Indonesia. Selain itu, masyarakat – masyarakat muda dapat berkontribusi pada pengurangan politik identitas, yang dapat mengganggu stabilitas negara. Akibatnya, hal-hal seperti krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyebaran berita hoax, persekusi, kekerasan, dan pengurangan ruang demokrasi adalah beberapa contohnya.
  5. Memperkuat kohesi sosial: Mahfud MD menyatakan bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah politik identitas yang mengutamakan identitas seperti suku, ras, agama, dan identitas kedaerahan daripada program kerja yang paling baik untuk kepentingan masyarakat atau politik yang berorientasi kerja. Dengan menumbuhkan budaya yang memungkinkan toleransi dan bakat dalam berbicara, serta mengurangi praktik diskriminasi dan intoleransi yang dapat menyebabkan konflik horizontal, masyarakat muda di Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat kohesi sosial.
  6. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pemilu: Mahfud MD menyatakan bahwa Indonesia juga menghadapi masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik. Hal ini juga berlaku untuk pembiayaan pemilu dan kampanye. Dengan meningkatkan pengenalan hukum dan membangun kultur transparansi, masyarakat muda dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pemilu dan kampanye di Indonesia.

Referensi:

Tim Dosen CBDC. 2022. Character Building : Kewarganegaraan (CHAR6014). Jakarta: Bina Nusantara. Halaman 39 – 40.

Lestari, Yeni Sri. 2018. Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. Halaman 20 – 21. Diakses pada 12 juli 2024 melalui https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/download/4/8

Mubarok, Husni. 2019. Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia. Halaman 373 – 386. Diakses pada 12Juli 2024 melalui https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/57/56/107

Iwan Irawan