Manfaat Hak dan Kewajiban Warga Negara: Fondasi Kuat Negara

Oleh: Ziven Ferdinand | PPTI 16 |2602190476 |

Telah diatur sejak lama oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sebagai warga negara Indonesia, setiap individu memiliki hak dan kewajiban. Dengan harapan agar kemakmuran tetap terjaga seiring dengan adanya keadilan yang terbentuk, hak dan kewajiban ini menjadi landasan yang cukup kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nihilnya keberadaan hak dan kewajiban dapat berakibat fatal yang menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan di berbagai bidang.

Kita tentunya mengenal beberapa hak warga negara Indonesia, contohnya hak hidup dan kebebasan. Mereka semua diperlakukan adil dan dilindungi sesuai hukum yang sedang berlaku. HAM sudah menjadi garis yang sangat kuat bagi warga negara Indonesia, tidak diperbolehkan adanya campur tangan yang tidak sah bagi setiap kehidupan pribadi. Agar dapat bersaing serta berpengetahuan sekaligus mempunyai nilai bagi masyarakat, terdapat akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara. Kemudian, tersedia juga hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak guna menghidupi dirinya serta keluarganya. Negara demokrasi juga memungkinkan mereka agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan opini dan kebijakan negara.

Untuk mendapatkan semua yang tertera diatas, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Mereka harus taat pada hukum yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam pembangunan negara secara langsung maupun tidak langsung juga diwajibkan. Sumber devisa negara salah satunya adalah pajak, menunaikan kewajiban pajak adalah wujud kontribusi finansial bagi negara. Kedaulatan negara merupakan tanggung jawab bersama, warga negara wajib membela negara dari ancaman dan bahaya.

Melalui pemahaman dan pelaksanaan setiap warga negara terhadap kedua hal tersebut, tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pemerintahan. Ini dikarenakan hak warga negara akan terjamin jika kewajiban warga negara dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya juga, kewajiban warga negara akan mudah dilaksanakan bila hak warga negara terpenuhi. Harapan agar masyarakat Indonesia dapat hidup dalam kerangka demokrasi yang kuat dan berpartisipasi aktif dalam setiap aspek pengembangan infrastruktur sangat ditekankan. Selain itu, pemahaman tersebut mendorong pesat bagi terciptanya kehidupan yang harmonis.

Maka dari itu, upaya pemerintahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara dapat terlihat jelas. Adanya pendidikan kewarganegaraan di sekolah, kampanye dan sosialisasi, serta penegakan hukum yang tegas menunjukkan turun tangan pihak ketiga dalam memberikan pemahaman tersebut. Kesadaran yang tercipta itu menjadi pondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.

Referensi

Diakses pada 2 Januari 2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732

Diakses pada 3 Januari 2024. Fakultas Hukum UMSU. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD 1945. https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/

Diakses pada 3 Januari 2024. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html

Diakses pada 4 Januari 2024. Komnas HAM Republik Indonesia. Komnas HAM Optimalkan Fungsi Mediasi, Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/12/11/2459/komnas-ham-optimalkan-fungsi-mediasi-upaya-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham.html?utm_source=beranda