Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

25 Mar 2024

Suara Mahasiswa

Oleh : Marcellino Joshua Kristianto | PPTI-15 | 2602190375 |

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakaan hukum di negara tersebut. Karena penegakan hukum memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum di sebuah negara hukum, dengan adanyaa penegakan hukum yang kuat akan menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi di Indonesia, kinerja penegakan hukum itu buruk atau dinilai kurang memuaskan dimata masyarakat. Lembaga Survei Indonesia (LSI) per maret 2023 menyatakan hampir 30 persen publik menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia itu buruk. Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang seharusnya digunakan untuk mencari keadilan malah memberikan rasa ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, tidak asing di telinga masyarakat terdapat istilah bahwa “hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah” atau biasa disebut hukum tebang pilih. Isitilah seperti ini juga merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat dengan penegakan hukum di Indonesia yang seharusnya semua harus sama dihadapan hukum atau equality before the law di Indonesia tidak dijalankan dengan baik oleh penegak hukum di Indonesia.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa penegakan hukum di Indonesia itu lemah atau kurang sejalan dengan yang seharusnya berlaku, masalah pokok penegakan hukum terletak kepada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan. Dari kelima faktor diatas yang menjadi faktor pendukung yaitu faktor hukum, kelemahan sistem hukum juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. Banyak pasal dalam undang-undang yang masih rancu atau tidak jelas bahkan tumpeng tindih, sehingga sulit untuk diterapkan. Selain itu, sistem hukum di Indonesia juga sering kali berubah-ubah sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Namun faktor utama lemahnya penegakan hukum yaitu terdapat pada faktor penegak hukum itu sendiri, lemahnya moral penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme menjadi berkurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Akibat dari kurangnya moralitas para penegak hukum bisa menyebabkan pengak hukum menjadi tidak memiliki rasa takut, takut pada Tuhan saja tidak, apalagi terhadap manusia dan hukum itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan para penegak hukum dapat mudah untuk dipengaruhi oleh faktor non hukum dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam penegakan hukum. Selain dari sisi penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor kenapa penegakan hukum di Indonesia ini masih lemah, masyarakat masih sering mengabaikan hukum, sehingga tidak memberikan dukungan penuh juga terhadap aparat penegak hukum.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini masih menjadi perhatian khusus dalam sistem penegakan hukum karena jika terus dibiarkan, maka setiap orang dapat dengan mudah mengabaikan hukum-hukum yang telah dibuat dalam undang-undang. Pemerintah sendiri sudah mulai untuk menguatkan Kembali penegakan hukum di Indonesia, salah satunya dengan naikinan gaji penegak hukum, karena dengan gaji dinaikan harapannya moralitas dan integritas penegak hukum juga mulai bertambah karena merasa dihargai dan merasa bercukupan sehingga dapat berbanding lurus dengan profesionalitas penegak hukum dalam bekerja. Disisi masyarakat juga mulai diberikan wawasan-wawasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan Pendidikan hukum kepada masyarakat sejak dini, dengan begitu rasa menghargai hukum di masyarakat dapat tumbuh. Karena penegakan hukum yang kuat merupakan tanggung jawab Bersama antara pemerintah, masyarakat, penegak hukum serta seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Referensi :

Marcellino Joshua Kristianto