Demokrasi Pancasila: Mengapa Sulit Ditegakkan di Indonesia?

28 Mar 2024

Oleh : Dustin Bijou Arasy | PPTI 16 |2602189575 |

Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sistem ini telah menjadi dasar negara Indonesia sejak diproklamasikan pada tahun 1945.

Meskipun sudah berjalan selama puluhan tahun, penegakan demokrasi Pancasila di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

  • Korupsi

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi demokrasi di Indonesia. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan. Menurut data dari Transparency International, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2022.

  • Ketimpangan sosial

Ketimpangan sosial juga merupakan tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia. Ketimpangan yang tinggi dapat memicu konflik sosial dan menghambat pembangunan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 0,384. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi.

  • Ekstremisme

Ekstremisme, baik dalam bentuk keagamaan maupun politik, juga merupakan tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Ekstremisme dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat memicu konflik sosial dan kekerasan.

  • Intoleransi

Intoleransi juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Intoleransi dapat mengancam kebebasan beragama dan berekspresi. Menurut data dari Setara Institute, indeks Kota Toleran (IKT) Indonesia pada tahun 2022 turun menjadi 5,03. Angka ini menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Selain tantangan-tantangan tersebut, penegakan demokrasi Pancasila di Indonesia juga menghadapi tantangan-tantangan lain, seperti:

  • Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah
  • Kurang pemahaman masyarakat tentang demokrasi
  • Pengaruh globalisasi
  • Pengaruh teknologi informasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi-organisasi non-pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan toleransi. Organisasi-organisasi non-pemerintah perlu berperan aktif dalam mendorong penegakan demokrasi.

Salah satu kasus yang menunjukkan tantangan penegakan demokrasi Pancasila di Indonesia adalah kasus ujaran kebencian yang terjadi di media sosial. Contohnya salah satu kasus yang terjadi di Sumatra Selatan terdapat warga yang menyebarkan kebencian terhadap Polri melalui grup telegram simpatisan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria). Kasus-kasus ujaran kebencian ini sering kali menggunakan identitas agama dan suku untuk menyerang kelompok tertentu. Kasus-kasus ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mengatasi kasus-kasus ujaran kebencian, diperlukan peran aktif dari semua pihak. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang toleransi dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi-organisasi non-pemerintah perlu berperan aktif dalam mengkampanyekan toleransi dan anti-diskriminasi.

Tantangan penegakan demokrasi Pancasila di Indonesia tidaklah mudah. Namun, dengan kerja sama dari semua pihak, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dan demokrasi Pancasila dapat berjalan dengan baik.

Referensi :

Wikipedia.org. (terakhir diubah pada 2023, 23 Oktober). Demokrasi Pancasila. Diakses pada 4 Januari 2024, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila

Fahum.umsu.ac.id. (2023, 21 Juni). Demokrasi Pancasila Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya. Diakses pada 4 Januari 2024, dari https://fahum.umsu.ac.id/demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapannya/

Ti.or.id. (2023, 31 Januari). Corruption Perceptions Index 2022. Diakses pada 5 Januari 2024, dari https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2022/

Bps.go.id (2022, 15 Juli). Gini Ratio Maret 2022 tercatat sebesar 0,384. Diakses pada 5 Januari 2024, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1933/gini-ratio-maret-2022-tercatat-sebesar-0-384.html

setara-institute.org (2023, 6 April). INDEKS KOTA TOLERAN 2022. Diakses pada 5 Januari 2024, dari https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2022/

Kominfo.go.id. (2017, 25 Juli). Sebar Ujaran Kebencian di Telegram, 5 Warga Sumsel Dipanggil Polisi. Diakses pada 6 Januari 2024, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/10165/sebar-ujaran-kebencian-di-telegram-5-warga-sumsel-dipanggil-polisi/0/sorotan_media

Dustin Bijou Arasy
Cancel Reply