Integrasi Nasional dalam Keberagaman Negara Indonesia

Oleh: Putu Devi Ariska Pramunita | PPTI 13 |  2502040695

Indonesia disebut dengan civic nation karena Indonesia merupakan negara yang hidup di dalam keberagaman. Di dalam keberagaman tentunya terdapat berbagai perbedaan, baik itu perbedaan dalam segi ekonomi, hingga sosial budaya. Perbedaan tersebut sudah seharusnya disatukan agar Indonesia menjadi negara yang selaras dan harmonis. Berkaitan dengan masalah tersebut, Indonesia memerlukan sebuah proses penyatuan untuk berbagai macam perbedaan yang disebut dengan integrasi nasional. Tujuan utama dari integrasi nasional adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia sesuai dengan semboyan Negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu keberagaman Negara Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan integrasi nasional.

Banyak faktor yang mendorong integrasi nasional di Indonesia seperti, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, rela berkorban, dan juga kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Faktor-faktor tersebut sangat erat kaitannya dengan ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan juga tujuan integrasi nasional yang ada pada semboyan Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Hal itulah yang menjadikan Integrasi Nasional merupakan bentuk ideologi nasional yang disepakati bersama. Melalui ideologi Pancasila, Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dan keragaman dapat terus bersatu. Hal tersebut karena nilai-nilai Pancasila berlaku bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa.

Selain faktor pendorong ada juga faktor yang menjadi penghambat integrasi nasional di Indonesia yaitu, wilayah Indonesia sangatlah luas secara geografis, adanya fanatisme terhadap suku bangsa tertentu, pembangunan yang kurang merata yang melanggar strategi integrasi nasional yaitu inclusive development policy, serta budaya asli daerah setempat yang tergerus. Selain ancaman dari dalam, hambatan untuk mewujudkan integrasi nasional juga datang dari luar yang muncul di berbagai bidang seperti, ancaman di bidang ideologi, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, peran pemerintah dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam membangun integrasi nasional di Indonesia. Hambatan tersebut muncul ketika warga negara Indonesia tidak menerapkan Pancasila dengan baik di tengah keberagaman yang ada di Indonesia.

Lalu, bagaimana penerapan integrasi nasional di Indonesia saat ini? Pada saat ini, integrasi di Indonesia belum terwujud penuh, bisa dilihat dari masih adanya oknum bangsa Indonesia yang melakukan gerakan teror hingga radikalisme untuk menebar ketakutan di negeri ini. Selain itu banyak terjadi konflik SARA dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang baru saja terjadi adalah kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Pada Januari 2022, diungkap kasus penjara atau kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat yang ditemukan pada saat Sang Bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada kasus tersebut komnas HAM menemukan minimal 26 bentuk penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat terhadap penghuni kerangkeng. Hal tersebut secara tidak langsung sudah melanggar strategi dari integrasi nasional yaitu, keadilan sosial (social justice), kebebasan berbicara (civil rights), dan juga keamanan warga negara (the security  approach is based on citizens civil and political rights). Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional di Indonesia memang belum sepenuhnya terwujud.

Keberagaman di Indonesia bukanlah hal yang merugikan tetapi merupakan keunikan dari Negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain karena dengan adanya keragaman yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi multikultur sehingga menjadi negara yang stabil. Keragaman tersebut merupakan sebuah hambatan yang besar, namun Indonesia memiliki Pancasila yang dapat menjadi dasar terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Maka dari itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan integrasi nasional di Negara Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah seperti, melakukan pembangunan secara merata (inclusive development policy), menegakkan keadilan (social justice), menegakkan kebijakan politik berdasarkan hak sipil, politik dan sosial ekonomi yang inklusif (political policies based on inclusive civil, political, and socio-economic rights). Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah meningkatkan rasa toleransi, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, dan juga adanya semangat gotong royong. Dengan begitu, maka nilai-nilai Pancasila akan tumbuh dalam diri warga negara Indonesia dan itulah yang menjadi titik awal terwujudnya integrasi nasional.

Putu Devi Ariska Pramunita