Integrasi Nasional sebagai Wujud Persatuan dan Kesatuan Indonesia

Oleh: Clarissa Nathanael T, Julius Salim, Marsella, Meily Zanetta, Mikel Vanesius

Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai macam urusan dan perbedaan yang ada di dalam sebuah negara untuk menciptakan harmoni nasional. Integrasi nasional ada 3 jenis, yaitu integrasi secara vertikal (integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah), integrasi secara horizontal (integrasi antara sesama warga negara), dan integrasi antara pemerintah dengan warga negara. Integrasi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya peran serta pemerintah maupun warga negara. Salah satu peran pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional adalah pengakuan pemerintah baru-baru ini terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara.

Pengakuan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat berarti pemerintah mengakui bahwa pelanggaran HAM merupakan sesuatu yang harus mereka teliti dan kritisi. Dalam pengumuman tersebut, pemerintah meyakinkan warga negara Indonesia bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi. Pemerintah juga memberikan beasiswa dan kompensasi, baik secara finansial maupun non finansial pada pihak korban, pengobatan secara fisik maupun psikis, pemulihan nama baik, dan membangun sebuah monumen sebagai bentuk pengakuan atas terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengatakan bahwa mereka akan berusaha mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat di masa mendatang dengan meminta bantuan TNI Polri untuk mencegah terjadi pelanggaran HAM. Tujuannya adalah pemerintah ingin menciptakan, mempertahankan, dan memperkuat integrasi antara pemerintah dengan warga negaranya.

Hal-hal yang dilakukan pemerintah seperti yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, pemerintah berusaha untuk mewujudkan hak-hak warga negaranya, terutama hak sipil dan hak sosial. Pengakuan terhadap HAM juga berarti pemerintah mengakui kebebasan berpendapat, berkumpul, berekspresi warga negaranya. Dengan begitu, warga negara akan merasa bahwa pemerintah memperhatikan warga negaranya dan menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya. Hal tersebut akan membuat warga negara pun akan nyaman dan percaya kepada pemerintah, sehingga warga negara akan terintegrasi dengan negara Indonesia bukan negara asing.

Pengumuman presiden Jokowi terhadap pelanggaran HAM berat tersebut juga dapat menyadarkan warga negaranya betapa pentingnya HAM. Dari sini, warga dapat menjadi lebih mawas diri dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku terhadap warga negara lainnya. Tindakan diskriminasi pun akan diminimalisir, bahkan hilang. Selain itu, warga negara juga dapat meningkatkan toleransi dan tenggang rasa antar sesama warga negara Indonesia. Hal-hal tersebut akan menciptakan integrasi antara sesama warga negara serta keberagaman di Indonesia juga dapat disatukan. Dengan terciptanya integrasi antar sesama warga negara serta integrasi antara pemerintah dan warga negara, persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia akan tercipta dengan sendirinya.

Clarissa Nathanael T, Julius Salim, Marsella, Meily Zanetta, Mikel Vanesius