Ibu kota Negara Baru
Oleh: Dr. Agus Masrukhin
Saat meresmikan kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1957, Presiden Soekarno menyatakan ingin menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Hal itu menurut Bung Karno sudah tertuang dalam masterplan yang ia buat sendiri dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan. Namun wacana pemindahan ibu kota selalu timbul tenggelam, dalam masa-masa pemerintahan presiden-presiden sesudahnya, karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Barulah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana tersebut akan direalisasikan. Diharapkan pada tahun 2024 mendatang Indonesia sudah akan memiliki Ibokota negara yang baru.
Meski pemerintah dan DPR telah sepakat mengenai rencana pemindahan Ibu Kota negara tersebut, tetap saja terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Dalam hal ini saya tidak ingin terlibat dalam polemik yang muncul tersebut. Saya hanya ingin mengungkapkan akan arti pentingnya pemindahan ibukota negara, dari Jakarta (pulau Jawa) ke pulau Kalimantan. Saya melihat dari berbagai aspek, pemindahan ibukota tersebut memiliki makna yang positif.
Dari aspek lokasi, dipilihnya pulau Kalimantan (bagian Timur), akan menempatkan ibukota negara berada di pusat wilayah Indonesia (di tengah-tengah gususan pulau Nusantara, dari Sabang sampai Merauke). Ini akan membuat akses ke ibukota negara lebih dekat dari berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi saat ini, dimana Jakarta yang berada di bagian barat pulau Jawa, memiliki jarak yang jauh dengan daerah-daerah Indonesia timur. Dipilihnya Kalimantan sebagai Ibukota negara, juga sangat tepat, karena Kalimantan bebas dari pusat gempa.
Dari aspek psikologis, dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibukota negara, akan menghilangkan stigma ‘Jakarta sentris atau Jawa Sentris’ yang selama ini ada dalam masyarakat. Tak dapat dipungkiri saat ini Jakarta dan Pulau Jawa masih menjadi ‘pusat dari segala aspek berbangsa dan bernegara’ kita. Stigma itu harus segera dirubah, karena wilayah Indonesia itu sangat luas dan terpisah-pisahkan oleh lautan. Pemusatan berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara di suatu wilayah tertentu, bisa menimbulkan kecemburuan wilayah lainnya, dan bisa jadi akan mengakibatkan terpecahnya sebuah negara. Runtuhnya Uni Soviet yang didominasi oleh Rusia, bisa menjadi pelajaran bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara kita, demi tetap tegaknya NKRI.
Dari aspek pemerataan, pemindahan ibukota negara baru tersebut akan berdampak positif bagi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Harus diakui, saat ini pembangunan masih terpusat di Indonesia bagian barat (Jawa, Bali dan Sumatra). Wilayah Indonesia bagian tengah, apalagi Indonesia bagian Timur, banyak yang belum tersentuh oleh pembangunan. Bahkan ada yang mengatakan, kondisi di pedalaman Papua saat ini, ibarat Indonesia satu abad lalu (saat masih dijajah Belanda). Pemindahan ibukota negara dengan sendirinya akan membuat konsentrasi pembangunan lebih merata ke berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke.
Dari aspek polulasi, saat ini Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 7 persen dari wilayah Indonesia, sudah terlalu padat. Beban Pulau Jawa semakin berat, dengan penduduk sudah mencapai 150 juta, atau 70 persen dari total penduduk Indonesia. Pemindahan ibukota tersebut, nantinya tidak akan lagi membuat orang dari berbagai wilayah di Indonesia berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.
Apabila ibukota negara sudah pindah ke Kalimantan timur, nantinya pusat pemerintahan akan berada di Kalimantan, namun pusat perekonomian tetap di Jakarta. Pada akhirnya kita tidak akan selalu tergantung dengan Jakarta ataupun Pulau Jawa. Kita harus sadar bahwa semua wilayah di negara ini mempunyai hak yang sama dalam berbagai aspek. Kesan Jakarta sentris atau Jawa sentris, harus segera dihilangkan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Referensi :
