Sebuah studi dari Hong Kong Baptist University yang menyisir lebih dari 10 ribu orang dewasa di Amerika Serikat menemukan pola yang cukup mengganggu: kelompok berpenghasilan dan berpendidikan tinggi jauh lebih piawai dalam memanfaatkan kecerdasan buatan dibandingkan kelompok ekonomi bawah. Teknologi yang katanya dibangun untuk siapa saja ternyata dikuasai oleh mereka yang memiliki “privilege”.
Ironi ini pantas direnungkan, sebab AI kerap dijual dengan narasi yang sangat meritokratis. Algoritma tidak mengenal nama keluarga, tidak peduli almamater, dan tidak terbatas pada kelompok ideologi tertentu. Ia objektif menilai data, pola, dan kinerja. Maka lahirlah janji manis: siapa pun yang mau belajar dan bekerja keras dengan AI akan naik kelas, tanpa peduli dari mana ia berasal. Persoalannya, janji itu menyembunyikan satu kondisi yang sama sekali belum merata: kesempatan untuk mulai memakai AI itu sendiri.
Meskipun sering kali diungkapkan dengan nada positif, istilah meritokrasi sebenarnya lahir dari sindiran. Sosiolog Inggris Michael Young menciptakan kata ini pada 1958 lewat novel satirnya, “The Rise of the Meritocracy”, yang membayangkan masa depan suram ketika kelompok terpintar menguasai negara dan meyakini diri mereka layak berkuasa, sementara sisanya dipersalahkan atas kegagalan yang sebetulnya berakar pada struktur, bukan pada kemalasan. Enam dekade kemudian, filsuf Michael Sandel menegaskan kembali kegelisahan itu dalam “The Tyranny of Merit”. Sandel menulis bahwa meritokrasi sempurna justru membunuh rasa syukur atas keberuntungan dan menghapus solidaritas, karena setiap orang dipaksa percaya bahwa posisinya di puncak maupun di dasar sama-sama merupakan hasil usaha murni. Kegagalan menjadi aib. Keberhasilan menjadi kebanggaan yang menutup mata terhadap faktor keberuntungan, warisan, akses, dan dukungan sosial.
Kembali menyoal AI, laporan Indonesia AI Readiness Assessment yang dirilis UNESCO menyebut kecepatan internet Indonesia rata-rata masih di kisaran 28 Mbps, jauh tertinggal dari rata-rata global yang mendekati 56 Mbps. Angka ini bukan sekadar statistik. Kecepatan koneksi menentukan siapa yang bisa memakai AI generatif secara lancar untuk belajar, bekerja, atau membuka usaha, dan siapa yang harus puas menonton dari kejauhan. Riset dari Hong Kong Baptist University yang disebutkan di awal tulisan ini bahkan menegaskan bahwa masalahnya sudah melampaui sekadar kepemilikan perangkat. Kesenjangan yang lebih dalam justru soal kesadaran dan pemahaman, sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagikan ponsel murah ke desa-desa, misalnya.
Sektor pendidikan menunjukkan ketimpangan ini secara paling telanjang. Sekolah dengan pendanaan memadai kini mampu membeli tutor AI premium yang dapat menyesuaikan gaya belajar setiap murid secara personal. Sekolah dengan anggaran pas-pasan hanya kebagian versi gratisan yang kemampuannya jauh lebih terbatas. Padahal, murid dari sekolah berdana minim itulah yang sesungguhnya paling membutuhkan bantuan belajar tambahan. Ketimpangan yang sudah ada sebelum AI datang, alih-alih terpangkas, justru semakin melebar.
Konsekuensi dari pola ini terasa nyata bagi orang-orang yang bekerja di luar lingkaran kota besar. Pekerja sektor informal dan masyarakat di daerah terpencil, menurut laporan UNESCO tadi, justru paling khawatir kehilangan mata pencaharian akibat otomasi, sementara mereka pula yang paling minim akses untuk belajar menggunakan AI sebagai alat bantu. Ketakutan ini beralasan. AI di tangan orang yang sudah punya modal pengetahuan bisa jadi pengganda produktivitas: menulis proposal lebih cepat, menganalisis data pasar dalam hitungan menit, dan membuka peluang bisnis baru. Di tangan orang yang bahkan belum sempat mengenal cara kerjanya, AI hanya menjadi kabar tentang pekerjaan yang hilang.
Pertanyaannya kemudian, apakah kemajuan teknologi seperti ini benar-benar menaikkan kualitas hidup manusia secara luas, atau hanya menaikkan kualitas hidup mereka yang kualitas hidupnya sudah lebih dulu baik. Data yang ada sejauh ini condong ke jawaban kedua. Produktivitas global memang naik berkat AI, investasi pada teknologi ini pun melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kenaikan itu terkonsentrasi pada kelompok yang punya infrastruktur, literasi, dan modal untuk memetik manfaatnya lebih dulu. Ketimpangan semacam ini punya sejarah panjang di setiap revolusi teknologi, dari mesin uap sampai internet. Bedanya, AI bergerak jauh lebih cepat, sehingga jarak antara kelompok yang diuntungkan dan yang tertinggal berisiko merentang lebih ekstrim dari yang dibayangkan.
Bukan berarti AI harus ditolak atau dicurigai sebagai musuh kemajuan. Justru sebaliknya, potensinya untuk memperbaiki kualitas hidup manusia sangat nyata, mulai dari diagnosis medis yang lebih cepat, layanan publik yang lebih responsif, hingga akses pengetahuan yang sebelumnya terkunci di balik tembok institusi mahal. Masalahnya terletak pada bagaimana manfaat itu didistribusikan, bukan pada teknologinya sendiri. Profesor Sai Wang, yang memimpin riset tentang kesenjangan digital AI tadi, menekankan bahwa solusinya tidak cukup hanya memperbanyak akses perangkat atau aplikasi. Kampanye penyadaran dan lokakarya berbasis komunitas dinilai jauh lebih efektif untuk membuat AI benar-benar dipahami dan relevan bagi kelompok berpenghasilan rendah, bukan sekadar tersedia di layar ponsel mereka.
Kembali ke gagasan meritokrasi, teknologi AI sebenarnya punya peluang untuk mendekatkan cita-cita lama itu menjadi kenyataan, asalkan titik masuknya setara sejak awal. Selama akses, literasi, dan infrastruktur masih terkonsentrasi pada kelompok yang sudah unggul, AI hanya akan mengulang cerita lama dengan istilah-istilah baru. Kualitas hidup manusia secara kolektif hanya akan naik jika kesempatan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan ini benar-benar terbuka bagi siapa saja. Mungkinkah?
—
AAn.
