Transkrip nilai mahasiswa Indonesia hari ini dipenuhi huruf A. Sesuatu yang tidak terjadi satu dekade lalu. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan rata-rata IPK nasional naik dari 3,33 pada 2022 menjadi 3,39 pada 2023. Di Universitas Padjadjaran, rata-rata IPK lulusan bergerak konsisten dari 3,48 pada 2019 menjadi 3,62 pada 2023—kenaikan yang jika terjadi pada harga kebutuhan pokok, sudah lama memicu rapat darurat Bank Indonesia.
Inflasi IPK sudah dikenal dalam literatur pendidikan Barat sejak lama; bahkan artikel akademik berjudul Factors Related to University Grade Inflation sudah terbit sejak 1977, jauh sebelum ChatGPT lahir. Tapi soal kenaikan nilai terasa berbeda sekarang, karena fenomena tersebut berlangsung bersamaan dengan maraknya penggunaan kecerdasan buatan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Dua tren ini berjalan beriringan dan menarik untuk mencermati apa yang sebenarnya diukur oleh angka-angka tersebut.
Penyebab inflasi nilai sebenarnya lebih rumit daripada sekadar dosen yang bermurah hati. Kampus memakai IPK tinggi sebagai daya tarik di pasar kerja, sementara indikator akreditasi menuntut persentase lulusan tepat waktu dengan nilai bagus, sehingga standar penilaian ikut melonggar secara sistematis. Sistem evaluasi dosen oleh mahasiswa turut menjadi bumerang—pengajar yang terlalu ketat berisiko mendapat penilaian buruk dari mahasiswanya sendiri, dan sebagian memilih jalan pragmatis: mempermudah nilai demi mengamankan posisinya. Dalam ekosistem yang melonggar ini, AI (generatif) hadir bukan sebagai penyebab tunggal, melainkan sebagai akselerator.
Survei Tirto bersama Jakpat pada Mei 2024 terhadap 1.501 responden pelajar SMA dan mahasiswa berusia 15–21 tahun menemukan bahwa 86,21 persen mengaku menggunakan bantuan AI setidaknya sekali sebulan untuk menyelesaikan tugas. Angka yang lebih menarik muncul pada lapisan berikutnya: dari 1.294 responden pengguna AI, 51 persen mengaku hampir separuh tugas mereka dikerjakan dengan bantuan AI, 9,43 persen memakainya untuk sekitar 90 persen tugas, dan 1 persen mengandalkan AI untuk seluruh pekerjaan akademik mereka.
Dua penjelasan ini bisa dipakai untuk memahami hubungan antara inflasi IPK dan penggunaan AI—keduanya masuk akal. Penjelasan pertama: AI hanya alat bantu netral, sama seperti kalkulator atau mesin pencari, dan mahasiswa yang memakainya secara bertanggung jawab justru belajar lebih efisien sehingga nilainya naik karena pemahamannya memang membaik. Penjelasan kedua: AI mempercepat jalan pintas dalam sistem penilaian yang sudah longgar sejak awal, sehingga nilai naik bukan karena kemampuan bertambah, melainkan karena keluaran yang dinilai tidak murni hasil pikiran mahasiswa. Studi tentang efektivitas ChatGPT dalam tugas akademik mahasiswa menemukan pola yang mendukung penjelasan kedua sebagai risiko nyata: alat ini sangat membantu mempercepat pencarian referensi dan persiapan tugas awal, tetapi ketergantungan berlebihan berpotensi mengikis kemampuan berpikir kritis jika tidak disertai verifikasi data yang cermat. Dua kemungkinan itu tidak saling meniadakan—keduanya kemungkinan besar terjadi bersamaan, pada mahasiswa yang berbeda, di kampus yang berbeda.
Mahasiswa yang benar-benar bekerja keras adalah pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Ketika nilai tinggi menjadi sesuatu yang biasa, transkrip kehilangan fungsinya sebagai penanda kompetensi, dan mahasiswa yang menolak memakai AI secara curang—atau yang memakainya secara jujur sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti proses berpikir—tidak mendapat pengakuan tambahan atas kejujuran itu. Nilai A mereka terlihat sama persis dengan nilai A siapa pun di sebelahnya, apa pun proses yang ada di baliknya.
Kampus punya beberapa pilihan tanggapan dan tidak ada yang sederhana. Menambah pengawasan ujian tertutup tanpa alat bantu mungkin efektif untuk beberapa mata kuliah, tetapi kurang relevan untuk tugas yang memang menuntut riset dan penulisan panjang. Mengganti sebagian penilaian ke format lisan atau presentasi langsung—di mana mahasiswa harus mempertahankan argumennya secara spontan—lebih sulit dimanipulasi oleh AI, tapi menambah beban kerja dosen yang sudah menghadapi rasio pengajar-mahasiswa yang timpang di banyak kampus. Sebagian pihak menyarankan evaluasi berbasis proyek, studi kasus, dan kemampuan analitis diperkuat agar nilai benar-benar mencerminkan kapasitas mahasiswa, sebuah arah yang masuk akal di atas kertas namun menuntut perombakan kurikulum yang tidak bisa selesai dalam satu-dua semester.
Pertanyaan yang lebih mendasar barangkali bukan bagaimana menghentikan mahasiswa memakai AI, karena itu sudah menjadi bagian permanen dari cara kerja generasi ini, sama seperti kalkulator yang dulu juga sempat dianggap ancaman bagi pelajaran matematika. Pertanyaan yang lebih layak diajukan adalah apakah sistem penilaian di kampus Indonesia dirancang untuk mengukur proses berpikir, atau hanya mengukur hasil akhir yang terlihat rapi di atas kertas. Selama jawabannya condong ke pilihan kedua, inflasi IPK akan terus naik, dengan atau tanpa bantuan kecerdasan buatan.
—
AAn.
